Kawasan Industri Terpadu

Pemerintah telah mengembangkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) sejak 2010. Sasaran utama pembentukan KEK adalah menarik investasi, khususnya asing, dengan menyediakan berbagai insentif berupa insentif perpajakan, insentif kepabeanan seperti pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk, serta insentif penanaman modal.

Kawasan ekonomi khusus biasanya juga terdiri atas klaster kawasan industri tertentu dengan spesialisasi khusus, yang dikaitkan dengan potensi ekonomi dan sumber daya setempat. Misalnya KEK di Sei Mangke, Sumatera Utara, yang fokus pada hilirisasi produk pertanian. Banyak KEK yang menuai sukses, namun ada pula yang kurang berkembang karena kurangnya dukungan infrastruktur atau salah konsep.

Saat ini, pemerintah berniat membuat semacam kawasan ekonomi atau kawasan industri untuk wilayah yang telah berkembang. Rencana itu masih digodok di tingkat kabinet. Kawasan yang diincar adalah kawasan industri (KI) di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Jawa Barat. Kawasan ini bakal dijadikan koridor khusus untuk menarik investasi industri berteknologi tinggi, seperti otomotif dan elektronik. Koridor ini diharapkan menjadi motor industrialisasi di Indonesia.

Pemerintah berambisi menjadikan industri di tiga kabupaten itu untuk diintegrasikan sebagai kawasan industri terpadu kelas dunia, bahkan menjadi yang terbesar di Asia. Saat ini terdapat 21 kawasan industri (KI) dan 10 calon KI baru di tiga wilayah tersebut.

Ada sejumlah pemain besar KI di koridor ini, seperti Lippo Cikarang, Jababeka, MM2100, dan Deltamas. Di Cikarang, bahkan bakal berdiri kota mandiri termodern di Asia Tenggara besutan Lippo Group, yakni Meikarta, yang menelan investasi sedikitnya Rp 278 triliun. Kota satelit Meikarta mencakup 5.000 perusahaan lokal, internasional, serta 6 taman industri modern.

Koridor strategis ini dikelilingi enam mega infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung, Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, light rail train (LRT), jalan tol layang Jakarta-Cikampek, serta sistem monorel yang menghubungkan semua area industri di sekitarnya.

Kawasan ini juga merupakan daerah industri otomotif dan elektronik Indonesia, dengan hasil produksi tahunan sekitar satu juta mobil dan 10 juta sepeda motor, serta jutaan kulkas, TV, dan alat-alat rumah tangga. Ribuan perusahaan raksasa nasional dan multinasional membangun pabrik dan basis bisnisnya di koridor ini, dengan didukung ratusan ribu staf serta jutaan pekerja. Nama-nama besar yang tak asing mendirikan pabrik di koridor ini, antara lain Astra, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Isuzu, Panasonic, Toshiba, Hankook, dan Samsung. Koridor ini juga dikenal sebagai Detroit-nya Indonesia.

Sebagai markas sejumlah industri besar papan atas, wajar jika pemerintah memberi perhatian khusus terhadap koridor Bekasi, Karawang, Purwakarta ini. Apalagi, industri otomotif berikut rantai pasokannya merupakan industri strategis di Indonesia yang memberikan kontribusi sekitar 28 persen terhadap total produksi manufaktur yang menyerap 1,5 juta tenaga kerja. Kapasitas produksi terpasang industri mobil mencapai 2,2 juta unit per tahun, sedangkan motor 10 juta unit lebih per tahun.

Pemerintah memang belum memberikan nama atau format atas koridor itu. Yang jelas bukan kawasan ekonomi khusus. Apa pun namanya, pemerintah layak memberikan insentif tertentu. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan dukungan infrastruktur yang memadai, baik akses transportasi, energi, maupun telekomunikasi. Akses antar-kawasan industri di koridor ini juga mesti terhubung dengan baik. Dengan demikian tercipta efisiensi dan biaya logistik yang rendah.

Untuk itu, pemerintah mesti memetakan secara akurat apa saja yang dibutuhkan oleh kawasan industri di koridor tiga kabupaten tersebut. Karena ini bukan kawasan ekonomi khusus, insentif yang dibutuhkan bukan fiskal, melainkan lebih pada kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur, ketersediaan lahan, dan sebagainya.

Aspek lain yang mesti diperhatikan adalah integrasi dalam hal pengelolaan kawasan. Saat ini, pengawasan pengelolaan kawasan masih dipegang oleh masing-masing kabupaten, sehingga seringkali timbul masalah administrasi seperti perizinan. Karena itu, perlu dipertimbangkan agar pengawasan berada dalam satu koordinasi yang lebih tinggi, semacam badan otoritas khusus. Selain itu, perlu diupayakan agar akses transportasi antarkawasan terkoneksi dengan baik.

Jika semua persyaratan tersebut dapat terwujud, Indonesia akan memiliki kawasan industri terintegrasi berskala dunia yang mampu menarik investasi secara masif. Dengan demikian, koridor tiga kabupaten ini bukan hanya menjadi pusat pertumbuhan baru, tetapi juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.