Rotasi Kepemimpinan TNI

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo tidak perlu menimbulkan kegaduhan baru. Pergantian itu merupakan prerogatif presiden dan Jenderal Gatot juga akan memasuki usia pensiun pada Maret 2018.

Dari sisi profesionalitas, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebelum menjabat sebagai kasau, tentu dirinya telah melewati berbagai jenjang kepemimpinan di TNI AU, termasuk melewati proses Dewan Jabatan Tertinggi (Wanjakti).

Presiden Jokowi telah resmi mengajukan Marsekal Hadi sebagai calon tunggal panglima TNI. Menurut Presiden, pergantian itu dilakukan karena Jenderal Gatot sudah mau memasuki usia pensiun. Presiden menegaskan, pergantian itu merupakan sebuah proses yang normal.

Marsekal Hadi dipilih karena dinilai mampu menjadi pemimpin prajurit dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan bangsa. Menurut Jokowi, Hadi adalah sosok pemimpin yang kuat dan akan bisa membawa TNI ke arah profesional sesuai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional.

Penunjukan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI juga menghidupkan kembali rotasi kepemimpinan di TNI. Sejak era reformasi, pola giliran jabatan panglima TNI telah terbentuk dan hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

Laksamana Widodo AS yang berasal dari TNI AL menjabat sebagai panglima TNI pada 1999 hingga 2002. Lalu, Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI AD menjabat pada 2002 hingga 2006, Marsekal Djoko Suyanto (TNI AU) pada 2006 hingga 2007), Jenderal Djoko Santoso (TNI AD) dari 2007 hingga 2010), Laksamana Agus Suhartono (TNI AL) dari 2010 hingga 2013, Jenderal Moeldoko (TNI AD) 2013 hingga 2015, dan Jenderal Gatot Nurmantyo (TNI AD) 2015 hingga saat ini.

Artinya, pasca-reformasi, sudah ada empat panglima TNI yang berasal dari TNI AD, dua dari TNI AL, dan baru satu yang berasal dari TNI AU. Seharusnya, bila rotasi kepemimpinan berjalan, jabatan panglima TNI setelah Jenderal Moeldoko diserahkan kepada kasau saat itu.

Kita tentu menyambut baik keputusan Presiden Jokowi yang kembali menghidupkan rotasi kepemimpinan TNI dengan menunjuk Marsekal Hadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat (4) UU TNI yang mengatur bahwa panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Keberadaan UU TNI itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada angkatan atau matra di TNI yang dominan. Setiap matra memiliki kelebihan masing-masing sesuai tingkat profesionalitas dan kemampuan yang dimiliki. Keputusan Presiden itu menunjukkan bahwa setiap matra memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan tertinggi di TNI.

Memang dengan penunjukan kasau sebagai panglima TNI akan lebih memudahkan visi poros maritim dunia yang selama ini digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI harus mampu mendukung upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Kapal patroli, kapal angkut personel dan persenjataan, serta pesawat-pesawat tempur yang mumpuni harus dikembangkan dengan baik oleh panglima TNI yang baru nanti.

Namun, seharusnya siapa pun yang menjadi panglima TNI, apakah dari TNI AD, AL, atau AU, harus mampu mewujudkan visi pemerintahan. TNI seharusnya satu. Tidak perlu ada rivalitas di antara angkatan. Pembagian matra karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, bukan karena yang satu lebih istimewa ketimbang yang lain.

Oleh karena itu, kita berharap agar DPR tidak perlu mempersoalkan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Marsekal Hadi menggantikan Jenderal Gatot. Kita berharap, uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPR sekadar untuk mempertegas kembali sikap profesionalisme calon panglima TNI. DPR hanya perlu memastikan bahwa panglima TNI yang baru nanti tidak menyeret prajurit ke praktik politik praktis. Sebab, godaan untuk itu sangat besar, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Masyarakat juga tidak perlu mempersoalkan pemberhentian Jenderal Gatot dari jabatannya. Jangan sampai tokoh-tokoh masyarakat dan politisi membawa TNI ke ranah politik praktis, yang justru akan mencederai jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional.

PENULIS:

suarapembaruan.com