Jangan Main-main dengan APBN

Presiden Jokowi berkomentar pedas soal APBN. Lugas, tegas, dan bernas, Presiden meminta para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) memastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Presiden juga meminta agar siapa pun yang duduk di pemerintahan untuk tidak 'bermain-main' dengan APBN.

Pernyataan Jokowi mengisyaratkan banyak hal. Paling penting, Presiden ingin mendapatkan garansi dari para pembantunya agar keuangan pemerintah pusat tahun ini dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), seperti transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), serta fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Jika prinsip-prinsip tata kelola yang baik terpenuhi, APBN akan tepat proyek, tepat anggaran, dan tepat waktu. Artinya, penyerapan APBN, terutama belanja modal dan belanja barang, lebih berkualitas. Tak ada lagi anggaran yang didistribusikan secara 'kejar tayang' atau menumpuk pada akhir tahun. Tak ada lagi anggaran yang dikorupsi.

Bila dikelola dengan baik, APBN akan memiliki daya dorong yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi tak hanya tumbuh 5 persen, tetapi bisa 6-7 persen per tahun. Ekonomi tidak asal tumbuh, tetapi tumbuh berkualitas. APBN bisa lebih tajam untuk memangkas angka kemiskinan dan pengangguran. APBN bakal lebih ampuh mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah dan kesenjangan pendapatan antarpenduduk.

Harus diakui, pemerintah belum berhasil menjalankan tiga fungsi utama APBN, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Buktinya, peran APBN melalui konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih kecil dibanding komponen-komponen lainnya.

Padahal, fungsi alokasi harus dijaga agar anggaran pemerintah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkualitas. Fungsi distribusi juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui distribusi pendapatan dan subsidi. Sedangkan fungsi stabilisasi dibutuhkan guna menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi agar perekonomian tetap produktif, efisien, dan stabil.

Karena peran APBN belum optimal, ekonomi juga tumbuh tidak maksimal. Dalam struktur produk domestik bruto (PDB), konsumsi pemerintah berdasarkan pengeluaran hanya berkontribusi sekitar 9 persen, jauh lebih rendah dibanding konsumsi rumah tangga (55,6 persen) dan pembentukan modal tetap bruto/PMTB (31,8 persen). Begitu pula dibanding ekspor barang dan jasa (20,5 persen) sebelum dikurangi impor (18,8 persen).

APBN selama ini tumpul dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi karena penyerapannya tidak berkualitas. Tradisi kejar tayang atau merealisasikan anggaran di pengujung tahun terus terjadi akibat minimnya perencanaan, kurangnya visi para pemimpin K/L, rendahnya kemampuan manajerial satuan kerja (satker), dan kendala-kendala birokrasi di lapangan. Belum lagi akibat inefisiensi dan korupsi.

Pemerintahan Jokowi-JK sesungguhnya sudah berhasil melakukan terobosan di bidang politik anggaran untuk membangun pondasi APBN yang kokoh. Langkah pemerintah di antaranya mengurangi secara ekstrem subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan membiayai pembangunan infrastruktur.

Pada 2015, pemerintah memangkas subsidi BBM dan elpiji dari Rp 240 triliun menjadi hanya Rp 60,8 triliun. Pada 2016, subsidi turun menjadi hanya Rp 43,6 triliun, bahkan pada 2017 cuma Rp 32,3 triliun. Jika pada 2014 anggaran pembangunan infrastruktur hanya Rp 177,9 triliun maka pada 2015 melonjak menjadi Rp 290,3 triliun dan naik lagi menjadi Rp 317,1 triliun pada 2016. Pada 2017, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 346,6 triliun.

Namun, fondasi yang kokoh saja belum cukup. Pemerintahan Jokowi-JK harus berhasil mendirikan bangunan di atasnya. Bangunan itu pun harus kokoh, tak boleh ringkih, apalagi keropos. Maka, benar yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa selain penyerapannya harus berkualitas, tidak boleh satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Seluruh aparat negara tidak boleh ‘main-main’ dengan APBN.

Pernyataan pedas Jokowi bisa dipahami. Berdasarkan survei Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 berada di peringkat ke-90 dari 176 negara dengan skor 37. Bandingkan dengan skor 36 pada 2015 (peringkat ke-88), skor 34 pada 2014 (peringkat ke-107), skor 32 pada 2013 (peringkat ke-114), dan skor 32 pada 2012 (peringkat ke-118).

Pemerintah ada baiknya tidak mematok ekspektasi ekonomi yang terlampau tinggi sebelum menjalankan tata kelola APBN yang benar-benar baik. Paling tidak, tradisi kejar tayang anggaran harus diberantas. Pimpinan K/L yang masih melanggengkan tradisi tersebut harus dijatuhi sanksi keras. Selain menabrak pilar-pilar good governance, tradisi kejar tayang anggaran rawan menghasilkan proyek pembangunan yang asal-asalan serta membuka celah bagi praktik korupsi yang sudah berurat dan berakar di negeri ini.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.