Menjaga Soliditas Golkar

Pergantian ketua umum Partai Golkar tampaknya tinggal menunggu waktu. Mayoritas elemen partai yang memiliki hak suara, baik pengurus di daerah (provinsi) dan organisasi pendiri, menghendaki segera digelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan agenda suksesi pucuk pimpinan partai beringin. Diwacanakan, munaslub digelar pertengahan Desember 2017.

Seiring semakin menguatnya wacana munaslub, sejumlah nama mulai digadang-gadang sebagai calon ketua umum menggantikan Setya Novanto yang tengah dibelit kasus hukum. Nama-nama yang muncul adalah Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Aziz Syamsuddin, dan Titiek Hediati Haryadi (Titiek Soeharto). Dari keempat nama itu dukungan paling kuat sejauh ini ada dalam genggaman Airlangga Hartarto. Selain disokong pengurus daerah, menteri perindustrian di Kabinet Kerja tersebut juga direkomendasikan oleh sejumlah politisi senior dan organisasi pendiri Golkar.

Adalah hal yang lazim pemilihan ketua umum parpol melahirkan peta dukungan terhadap calon tertentu. Hal itu mencerminkan dinamika demokrasi di internal organisasi. Selain itu, juga mencerminkan adanya kader-kader potensial untuk memimpin partai ke depan.

Namun, hal yang patut diwaspadai, aksi dukung-mendukung tersebut tidak jarang berbuntut panjang dan sangat berpotensi menghancurkan partai. Polarisasi dukungan dalam suksesi kepemimpinan partai yang tidak terkelola dengan baik dan tanpa dilandasi kedewasaan berpolitik melahirkan faksi-faksi. Kondisi ini tentu sangat berpotensi melahirkan konflik di internal partai.

Kasus kepengurusan ganda yang kerap melanda sejumlah parpol, misalnya, berawal dari aksi saling dukung-mendukung. Kubu yang kalah dan tidak dapat menerima kekalahan, secara sepihak membentuk pengurus sendiri. Partai Golkar sendiri pernah mengalami masa dualisme kepengurusan.

Selain itu, lahirnya parpol baru, tak jarang juga berawal dari situasi yang sama. Kandidat ketua umum yang kalah beserta pendukungnya membentuk partai baru. Partai Golkar adalah parpol yang paling kerap kehilangan kader-kader potensial yang lantas mendirikan partai. Sebut saja Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), adalah parpol-parpol yang didirikan mantan elite Golkar yang dulu sempat berkompetisi menjadi calon ketua umum.

Ada sejumlah faktor mengapa polarisasi dukungan bermuara pada situasi yang kontraproduktif terhadap partai.

Pertama, ketidaksukaan yang permanen terhadap calon yang kelak terpilih menjadi ketua umum. Kondisi ini umumnya diperparah oleh langkah politik calon terpilih yang gagal atau enggan merangkul pihak-pihak yang berseberangan, dan cenderung memberi peran strategis hanya kepada pendukungnya.

Kedua, ketidakpuasan terhadap mekanisme pemilihan ketua umum saat munas ataupun munaslub. Kita kerap menyaksikan munas atau munaslub berbah menjadi arena kekisruhan antarkader. Kekisruhan umumnya lantaran ada pihak yang tidak bisa menerima tata tertib munas atau munaslub, serta tata tertib pemilihan.

Penyebabnya, pihak yang secara aturan tidak berhak tetap memaksakan diri untuk dapat memberi suara demi mendukung calon ketua umumnya. Penyebab lain panitia pemilihan sengaja mengutak-atik tata tertib juga demi kemenangan calon yang didukungnya.

Dua faktor tersebut adalah indikator polarisasi dukungan terhadap calon ketua umum tidak terkelola dengan baik, dan tidak dilandasi etika dan kedewasaan berpolitik. Segala cara dilakukan demi kemenangan calon tertentu.

Kerawanan seperti itulah yang mesti dihindari Partai Golkar jika benar-benar hendak menggelar munaslub pergantian ketua umum dalam waktu dekat. Polarisasi politik di dalam rumah tangga partai semestinya hanya terjadi selama momentum munaslub. Selepas itu, semua elemen kembali melakukan kerja politik untuk membesarkan partai dan menjadi saluran politik masyarakat.

Terlepas dari persepsi negatif yang disematkan publik terhadap parpol, keberadaan parpol dalam sebuah negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah lahir oleh sebuah proses politik yang dilakukan parpol.

Demikian pula fungsi-fungsi ketatanegaraan lainnya juga terselenggara oleh peran parpol. Dengan demikian parpol di Tanah Air harus ditempatkan sebagai aset nasional yang harus dibenahi dan ditingkatkan kinerjanya.
Demikan pula Partai Golkar, kita tetap menaruh harapan untuk terus terlibat dalam perjalanan bangsa ini ke depan. Apalagi, melalui doktrin kekaryaannya, selama lebih dari 40 tahun Golkar memberi kontribusi penting bagi bangsa Indonesia.

Sejarah juga membuktikan, pascatumbangnya rezim Orde Baru, Golkar cukup sering dilanda konflik internal. Namun, publik melihat, konflik internal tak pernah membuat Golkar tersungkur. Para elite dan kader yang masih bertahan selalu mampu mengatasinya sehingga tetap eksis sebagai salah satu partai terbesar di Tanah Air. Inilah bukti nyata betapa infrastruktur politik di Golkar telah mengakar cukup dalam, sehingga tak tumbang menghadapi dinamika politik di internal maupun tekanan eksternal.

Dinamika yang terjadi saat ini terkait wacana pergantian ketua umum, harus dilandasi semangat untuk menjadikan Golkar menjadi lebih baik. Hal penting lainnya adalah menjunjung tinggi etika politik dan mengutamakan soliditas seluruh kader. Kerja politik seluruh kader Golkar dari pusat sampai daerah bukan demi orang per orang yang bakal duduk sebagai ketua umum, tetapi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

PENULIS:

suarapembaruan.com