Keputusan Partai yang Mepet

Partai politik kerap mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah pada detik-detik akhir masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah bakal calon kepala daerah menunggu ketidakpastian, kapan nama mereka disebut partai untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sikap partai yang baru diusung menjelang akhir pendaftaran juga membuat persiapan bakal calon untuk memperkenalkan dirinya kepada publik semakin sempit. Bakal calon juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk sosialisasi, sementara belum ada kepastian dari partai.

Memang sudah ada bakal calon gubernur yang akan diusung telah diumumkan partai sejak sebulan atau dua bulan lalu. Namun, sebagian besar pengumuman dilakukan hanya sekitar 2-3 hari menjelang masa pendaftaran di KPU, 8-10 Januari 2018.

Pengumuman partai yang mepet itu tentu menyulitkan pasangan calon dalam melengkapi berkas-berkas yang harus diserahkan ke KPU. Pada saat pendaftaran nanti, setiap bakal pasangan calon harus membawa empat dokumen persyaratan, yakni dokumen B-KWK parpol atau surat pencalonan, dokumen B1-KWK atau keputusan DPP parpol tentang persetujuan pasangan calon (paslon), dokumen B2-KWK atau surat pernyataan tentang kesepakatan parpol dalam pencalonan, dan dokumen B3-KWK parpol atau surat pernyataan antara parpol dengan paslon.

Setelah menyerahkan dokumen persyaratan, bakal paslon harus menjalani tahapan pengecekan kesehatan. KPU memberikan waktu bagi pasangan calon menyelesaikan tahapan itu dari 8-15 Januari dan hasilnya akan disampaikan pada 16-17 Januari mendatang. Sehari setelah pengumuman hasil tes kesehatan, KPU akan memublikasikan hasil pengecekan syarat pasangan calon. Setelah melalui tahapan ini, nantinya akan dijelaskan secara terperinci, apakah pasangan calon itu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPU.

KPU juga tetap memberikan kesempatan kepada paslon untuk melengkapi persyaratannya. Pasangan calon diberikan waktu selama tiga hari, dari 18-20 Januari, untuk melakukan perbaikan. Hasil dari perbaikan itu akan diumumkan pada 20 Januari nanti. Paslon juga masih diberikan waktu sampai 26 Januari jika setelah masa perbaikan belum bisa melengkapi syarat pencalonan. Kemudia, pada 12 Februari nanti, KPU mengumumkan penetapan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Ada kecenderungan bahwa parpol mendaftarkan paslon yang diusung menjelang akhir masa pendaftaran. KPU telah mengingatkan agar partai beserta calon yang diusung tidak menyerahkan persyaratan di detik-detik akhir. KPU membutuhkan waktu meneliti kelengkapan dokumen. Atas dasar itu, KPU menegaskan hanya menerima berkas dokumen selama masa pendaftaran.

KPU menyarankan agar parpol atau paslon yang diusung mempunyai tim pendahuluan yang bisa melakukan komunikasi awal dengan petugas KPU. Tim pendahulu itu bisa mengetahui secara terperinci syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dan dibawa saat pendaftaran.

Kita sepakat dengan sikap tegas KPU terkait tenggat waktu masa pendaftaran. Kita berharap agar partai tidak lagi memutuskan pasangan calon kepala daerah pada saat masa pendaftaran tinggal beberapa hari lagi. Pendaftaran paslon beserta dokumen-dokumen persyaratan jangan dibawa ke KPU pada detik-detik akhir pendaftaran.

Partai diharapkan bisa membangun koalisi terkait pencalonan sejak jauh hari. Dengan demikian, pasangan calon memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan. Bakal calon juga memiliki kepastian bahwa dirinya yang akan diusung partai. Hal ini tentu membuat bakal calon itu memiliki waktu yang cukup untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat, yang tentunya akan memperbesar peluang kemenangan.

Sikap partai yang mengulur-ulur waktu pendaftaran juga bisa menimbulkan gejolak di internal partai itu sendiri. Sebab, masing-masing elite partai pasti memiliki “jagoan” yang akan diusung. Sikap elite seperti itu bisa memunculkan faksi-faksi di dalam partai. Jika tidak bisa dikelola dengan baik dan didiamkan lama, kondisi tersebut akan mengarah ke perpecahan partai.

Penundaan pengumuman nama paslon yang akan diusung juga bisa dimanfaatkan oknum elite partai untuk menjual tiket pencalonan. Mahar politik terkait pencalonan pun akan semakin subur dan sulit untuk dihilangkan. Praktik seperti ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup.

PENULIS:

suarapembaruan.com