Merangkul Tiongkok

Tak diragukan lagi, Tiongkok adalah raksasa ekonomi dunia. Setelah membuka lebar-lebar gerbang ekonominya pada 1978, Tiongkok menjelma menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global setelah Amerika Serikat (AS). Pasang surut ekonomi Tiongkok turut menentukan baik-buruk perekonomian dunia.

Tak cuma perdagangan, Tiongkok juga mendominasi investasi global. Setiap tahun, investasi Tiongkok di seluruh dunia dalam bentuk investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) mencapai US$ 246 miliar. Dengan angka itu, Tiongkok menyandang predikat negara yang menanamkan investasi terbesar setelah AS.

Di Indonesia, investasi Tiongkok meningkat tajam. Dalam dua tahun terakhir, FDI Tiongkok di Indonesia merupakan yang ketiga terbesar (setelah Singapura dan Jepang). Padahal, tahun-tahun sebelumnya, FDI atau penanaman modal asing (PMA) Tiongkok tak masuk hitungan.

PMA Tiongkok di Indonesia diperkirakan terus membesar dalam beberapa tahun mendatang. Selama Januari-September 2017, PMA Tiongkok mencapai US$ 2,73 miliar dengan 1.465 proyek. Tiongkok hanya kalah dari Singapura (US$ 6,11 miliar, 4.348 proyek) dan Jepang (US$ 3,99 miliar, 2.347 proyek).

Menilik hegemoni Tiongkok dewasa ini, wajar jika banyak kalangan memperkirakan ekonomi Indonesia bakal sangat bergantung kepada negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa tersebut. Apalagi peran AS, Jepang, dan negara-negara Eropa dalam perekonomian dunia kini tak sekuat dulu.

Ketergantungan ekonomi RI kepada Tiongkok sejatinya sudah terjadi. Tiongkok saat ini menjadi tujuan utama ekspor RI. Sebaliknya, Tiongkok tercatat sebagai pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Indonesia. Dari neraca perdagangan kedua negara yang setiap tahun rata-rata mencapai US$ 50 miliar, Indonesia mengalami defisit US$ 7,7-14 miliar per tahun.

Tentu saja Indonesia harus merangkul dan menarik manfaat sebanyak-banyaknya dari hegemoni dan agresivitas Tiongkok. Di bidang investasi, Indonesia harus berupaya agar PMA Tiongkok berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memangkas angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.

Karena itu, PMA Tiongkok harus masuk ke industri manufaktur padat karya, industri yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi, dan industri yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Investor Tiongkok harus membangun pabrik pengolahan di sektor hilir, jangan hanya mengolah barang setengah jadi, apalagi cuma mengambil sumber daya alam mentah untuk diekspor. Jangan pula hanya berinvestasi di infrastruktur transportasi, seperti kereta cepat.

Indonesia sangat berkepentingan terhadap masuknya investasi langsung, khususnya PMA, ke industri manufaktur, terutama industri kimia, otomotif, komponen kendaraan bermotor, mesin elektrik, permesinan dan peralatan lainnya, produk kayu, serta pengolahan minyak bumi dan batubara. Industri manufaktur lainnya yang harus didorong adalah pulp dan kertas, produk berbasis mineral, logam dasar, produk karet dan plastik, produk metal terfabrikasi, makanan dan minuman, serta percetakan dan publikasi.

Faktanya, sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam satu dekade terakhir menurun. Jika pada 2004 industri manufaktur berkontribusi 28 persen terhadap PDB, kini menyusut tinggal sekitar 20 persen per tahun. Pertumbuhan industri manufaktur juga kurang menggembirakan, hampir selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional atau rata-rata di bawah 5 persen per tahun.

Di sisi lain, agar perekonomian nasional tumbuh lebih pesat, investasi langsung harus ditingkatkan. Selama ini, porsi investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya sekitar 32,5 persen dalam PDB. Untuk bisa memangkas jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka dalam level yang signifikan, porsi PMTB dalam PDB harus dinaikkan setidaknya menjadi 35 persen.

Di bidang perdagangan, Indonesia harus membalikkan neraca perdagangan dengan Tiongkok, dari defisit menjadi surplus. Di sinilah pentingnya pemerintah memperkuat industri manufaktur domestik agar menghasilkan produk-produk inovatif berdaya saing tinggi, terutama untuk masuk ke pasar Tiongkok. Penguatan industri manufaktur domestik juga diperlukan agar pasar dalam negeri tetap dikuasai pabrikan nasional.

Membalikkan neraca perdagangan dari defisit menjadi surplus bukan saja menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas akibat penyerapan tenaga kerja pada industri-industri berorientasi ekspor. Langkah itu juga bakal memperkuat fundamental ekonomi nasional. Jika neraca perdagangan surplus besar, cadangan devisa akan meningkat tajam, nilai tukar rupiah bakal lebih stabil, neraca transaksi berjalan (current account) akan positif, sehingga ujung-ujungnya neraca pembayaran Indonesia (NPI) semakin sehat.

PENULIS:

investor.co.id
Daily news and information on financial markets and investments.