Jangan Tunda “Reshuffle”

Keputusan Khofifah Indar Pariwansa untuk mengundurkan diri sebagai menteri sosial karena akan ikut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur merupakan momentum yang baik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menilai kinerja kabinet. Penilaian itu perlu dilanjutkan dengan perombakan (reshuffle) kabinet dalam rangka memilih orang-orang yang tepat.

Penilaian terhadap Kabinet Kerja perlu dilakukan untuk memastikan bahwa para menteri bisa bekerja cepat dan tepat sesuai arahan-arahan presiden. Mengingat 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, Presiden Jokowi perlu memastikan bahwa para pembantunya adalah orang-orang yang berkinerja baik dan mampu membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengungkapkan surat pengunduran diri itu sudah ada di meja Presiden. Namun, Jokowi belum mengambil keputusan apa pun terkait surat dari Khofifah itu.

Khofifah mundur dari jabatannya karena akan bertarung sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur, Juni mendatang. Berpasangan dengan Emil Dardak, Khofifah mendapatkan Partai Nasdem, PPP, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Demokrat. Saingan kuat pasangan ini adalah Saifullahh Yusuf, yang didukung PKB dan PDIP.

Posisi menteri sosial yang ditinggalkan Khofifah merupakan jabatan yang cukup strategis. Kerja kementerian sosial berhubungan langsung dengan rakyat bawah. Berbagai program bantuan sosial dikelola oleh kementerian ini. Di tengah upaya pemerintah membangun citra positif di mata publik, peran dan fungssi kementerian ini sangat penting.

Bila ingin maju lagi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, maka Jokowi harus benar-benar memilih sosok yang tepat sebagai pengganti Khofifah. Presiden harus memastikan bahwa sosok pengganti Khofifah nanti bisa melanjutkan program-program bantuan sosial kepada masyarakat dengan baik. Penyaluran berbagai program bantuan sosial itu harus tepat sasaran agar masyarakat tidak kecewa.

Kinerja baik dari Kementerian Sosial mendatang akan menjaga citra positif pemerintah, khususnya citra Jokowi di mata publik. Berbagai hasil survei lembaga independen menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mayoritas publik pun ingin Jokowi kembali menjadi pemimpin Indonesia.

Survei Poltracking yang dirilis akhir November lalu menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebesar 53,2 persen. Jokowi mengungguli pesaing utamanya, Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas sebesar 33 persen. Sementara, survei Indo Barometer pada Desember lalu menunjukkan bahwa 61,8 persen publik tetap ingin Jokowi menjadi Presiden periode kedua, 2019-2024. Lalu, pada Januari ini, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan elektabilitas Jokowi sebesar 64,1 persen, sementara Prabowo sebesar 27,1 persen.

Memang menurut survei-survei itu tingkat elektabilitas Jokowi masih cukup tinggi, bahkan disebutkan cenderung ada peningkatan. Namun, Jokowi jangan langsung jemawa. Posisi Jokowi masih belum aman, karena masih ada belasan persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Bahkan, publik yang semula mendukung Jokowi, bisa saja berubah pikiran pada detik-detik terakhir Pemilu 2019.

Dalam hal ini, Jokowi perlu belajar dari pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta, tahun lalu. Beberapa bulan sebelum pemilihan, elektabilitas dan popularitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih jauh lebih tinggi dibandingkan kandidat lain. Namun, ketika Ahok melakukan "sedikit” kesalahan, situasi berubah. Ahok pun harus mengakui keunggulan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Jika tidak berhati-hati, apa yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta bisa saja terulang di Pemilu 2019. Bagi Jokowi, kunci untuk mempertahankan elektabilitas dan dukungan publik itu adalah kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Jokowi harus memastikan bahwa para pembantunya bisa bekerja cepat, tidak melakukan sedikit pun kesalahan dan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Pengunduran diri Khofifah sebagai menteri sosial harus dijadikan momentum oleh Jokowi untuk tidak sekadar merombak kabinet, namun juga untuk menilai kinerja para menteri. Dengan berbasiskan penilaian kinerja, maka perombakan besar-besaran tidak perlu dilakukan bila kerja para menteri sudah baik. Sebaliknya, bila ada sejumlah menteri yang belum mampu mengejar ketertinggalan, maka sebaiknya segera diganti.

Untuk sosok pengganti Khofifah, Jokowi perlu mempertimbangkan tokoh yang selama ini dekat dengan masyarakat bawah. Kedekatan itu penting tidak hanya untuk mempermudah pelaksanaan program bantuan sosial, namun juga bisa meredam isu-isu negatif, termasuk isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang mungkin saja dimainkan lawan-lawan politik Jokowi menjelang Pemilu 2019.

PENULIS:

suarapembaruan.com