Desa wisata suku Sasak di Dusun Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Soal Wisman, Target Internal Kempar di Atas 12 Juta

Desa wisata suku Sasak di Dusun Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. (Antara)

Jakarta – Apakah capaian wisatawan mancanegara (wisman) 12 juta versi Kementrian Pariwisata sudah memuaskan? Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara I Gde Pitana menjawab tegas, tidak!

“Karena internal kami memproyeksikan jauh lebih besar dari angka 12 juta (11.519.275 versi BPS, plus 504.696 wisman Januari-September 2016 yang belum dimasukkan). Kami harus mencicil 20 juta pada 2019, agar beban target pada 2017-2018 menjadi lebih confidence,” kata I Gde Pitana di Jakarta, Kamis (16/2).

Ketua BPS, Kecuk Suharyanto mengakui ada 4,2%, atau 504.696 wisman yang tidak dimasukkan karena belum mendapatkan rekomendasi oleh Forum Masyarakat Statistik (FMS) itu. Karena itu, jika ditotal antara yang dicatat dan yang tidak dicatat BPS, adalah 12 juta wisman. Namun, lagi-lagi I Gde Pitana, tidak mempersoalkan itu. Menurutnya, target internal Kemenpar jauh lebih besar dari 12 juta.

Apa kendalanya? “Banyak! Saya tidak mungkin memerinci satu per satu. Tetapi gambar besarnya begini, Kementerian Pariwisata ini tidak bisa berbuat sendiri, harus integrated dengan kementerian lain, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena itu, Menpar Arief Yahya selalu mengajak semua instansi untuk solid dengan konsep Indonesia Incorporated. Beliau juga tak henti-henti mempresentasikan portofolio pariwisata di daerah-daerah agar CEO-nya berkomitmen penuh ke sektor yang berpotensi mengangkat Indonesia di global level ini,” jelasnya.

Kempar, kata dia, tugas dan fungsinya lebih mempromosikan dan mengajak orang datang ke Tanah Air. Destinasi yang menjadi produk pariwisata adalah domain pemerintah daerah, kementerian lain, dan private sectors.

“Karena itu, kami tidak hanya mengurus promosi saja, melainkan juga pengembangan destinasi dan industri pariwisata, dengan menyentuh 3 A, atraksi, akses, amenitas, yang menjadi critical success factor dalam pariwisata,” jelas Pitana.

Bahkan, pada 2017 ini, tiga besar prioritas pekerjaan Kempar adalah Go Digital, Homestay Desa Wisata, dan Air Connectivity. Menuntaskan tiga hal di atas, sudah sama dengan membongkar bottlenecking dunia kepariwisataan di Tanah Air saat ini. Go Digital di semua lini, dari membangun digital market place dengan mengendors ITX -Indonesia Tourism Xchange, membuat dashboard M-17, Data Werehouse, sampai ke promosi pun dilakukan melalui digital media, seperti Google, Baidu, TripAdvisor, Ctrip, dan lainnya.

Homestay Desa Wisata, lanjut Pitana, Kempar berkolaborasi antara lain dengan Kempupera dan Kementerian BUMN. Homestay itu adalah antisipasi atas kekurangan amenitas di destinasi wisata yang sedang dikembangkan, seperti 10 Top Destinasi atau 10 Bali Baru.

Dari Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu-Kota Tua Jakarta, Borobudur Joglosemar, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Mandalika Lombok NTB, Labuan Bajo Komodo NTT, Wakatobi Sultra dan Morotai Maluku Utara. Sampai dengan 2019 nanti, ditargetkan 100.000 homestay yang akan dipercepat di 10 Bali Baru itu.

“Dengan target 20 juta wisman pada 2019, maka kapasitas hotel dan akomodasi tidak akan cukup. Maka solusinya, harus melibatkan masyarakat untuk membangun amenitas, sekaligus membuat kue industri pariwisata bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Istilah Pak Menpar Arief Yahya adalah sharing economy, atau ekonomi gotong royong,” jelas dia.

Sama dengan poin ketiga, Air Connectivity, yang menjadi program prioritas 2017 itu adalah untuk membuka lebar-lebar akses menuju ke Indonesia. Saat ini 75% wisatawan ke Indonesia itu melalui pelabuhan udara. Sisanya, melalui penyeberangan laut dan crossborder. “Kami menghitung, tahun 2017 saja seats capacity penerbangan internasional yang ke Indonesia kurang 4 juta? Karena itu, langkah yang dilakukan adalah dengan 3A, melobi Airlines, mengoptimalkan Airport, dan mendorong percepatan ke authority (Kemhub),” kata dia.

Ada persoalan lain? Pitana menyebut tensi sosial politik yang naik turun, juga menjadi faktor yang memaksa Kempar harus bekerja ekstra keras. Karena itu dibentuk Tim Crisis Center, yang bekerja 24 jam memantau setiap situasi, dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan pariwisata.



/BW

PR