Deklarasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 18 April 2017.

Menkominfo Harapkan AMSI Jadi Media Rujukan

Deklarasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 18 April 2017. (Beritasatu.com/Herman)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengapresiasi berdirinya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang dibentuk oleh 26 media pendiri sebagai salah satu wadah untuk memperbaiki tata kelola media siber di Indonesia.

Asosiasi ini dibentuk oleh media digital yang concern terhadap konten yang akurat, berimbang, tidak berniat buruk dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan Undang-undang (UU) Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Media Siber.

"Saya menyambut baik adanya deklarasi AMSI. Saya harapkan media-media ini bisa menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi yang akurat, bukan menjadi penyebar berita hoax. Mudah-mudahan AMSI bisa mewadahi korporasi media siber di bawahnya, dan bisa bekerja sama dengan Dewan Pers dan Kominfo lebih baik lagi," ujar Rudiantara di acara deklarasi AMSI, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (18/4).

Menkominfo juga sangat mendukung proses verifikasi media yang tengah dilakukan oleh Dewan Pers, sehingga bila ada media yang melanggar Undang-undang (UU) ITE bisa segera diproses dengan lebih mudah.

"Kenapa verifikasi ini penting? Agar kita tahu medianya itu apa, alamat redaksinya di mana, siapa saja redaksinya dan penanggung jawabnya. Jadi kalau nantinya ada apa-apa, misalnya ada yang melanggar UU ITE, prosesnya akan lebih mudah. Kita tinggal menghubungi penanggungjawabnya," tutur menteri yang akrab disapa Chief RA tersebut.

Untuk media-media yang belum terverifikasi dan belum jelas siapa penanggung jawabnya, Rudiantara mengatakan, mekanismenya bila media tersebut melakukan pelanggaran UU ITE, maka akan dilakukan pemblokiran. Padahal, lanjut dia, kalau sudah terverifikasi dengan jelas, Kominfo tidak perlu sampai melakukan hal tersebut.

"Untuk media online ini yang dikatakan ada 47.000 media, kesulitannya itu adalah kita tidak tahu siapa mereka. Dengan adanya proses verifikasi ini, Kominfo melihatnya dari UU ITE juga akan lebih baik. Kominfo sebenarnya tidak mau menggunakan UU ITE untuk membatasi akses, untuk memblokir. Justru kita harus menjaga media siber ini bersama-sama," kata Rudiantara.

 



Herman/FER

BeritaSatu.com