Tangkal Hoax, Denda Bakal Dikenakan ke Penyedia Platform

Tangkal Hoax, Denda Bakal Dikenakan ke Penyedia Platform
Ilustrasi media sosial. ( Foto: Istimewa )
Herman / YUD Kamis, 8 November 2018 | 18:34 WIB

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan Revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, di mana salah satu pasalnya akan mengatur tentang sanksi administratif berupa denda untuk penyedia platform.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, denda tersebut nantinya akan diberikan kepada penyedia platform yang melakukan pembiaran terhadap konten-konten yang melanggar undang-undang.

"Untuk penyedia platform, misalnya ada konten-konten yang melanggar undang-undang dan mereka tidak merespon setelah dikasih tahu, itu akan ada dendanya. Seperti membiarkan pencemaran nama baik atau hoax yang dapat mengacaukan ketertiban umum, itu bisa kena denda seperti yang dilakukan pemerintah Jerman," kata Samuel, di gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis (8/11).

Setelah revisi PP Nomor 82 Tahun 2012 ini disahkan, Samuel menambahkan nantinya PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kemkominfo juga akan direvisi untuk mengatur besaran denda sanksi administratif.

"Revisi PP 82 ini seperti payungnya. Nantinya PP PNBP juga akan direvisi dengan mencantumkan besaran dendanya. Pokoknya besar, bisa Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Samuel.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE