Ilustrasi parlemen Jepang.

TOKYO – Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) pada Selasa (23/4) telah mendukung tawaran Jepang untuk mengakhiri deflasi bertahun-tahun, tapi mendesak Tokyo agar meningkatkan upayanya untuk menyusutkan tumpukan utangnya yang besar.

Dalam laporan tahunan negara itu, sebanyak 34 anggota OECD menggambarkan tawaran pemerintahan yang baru untuk membalikkan penurunan harga dengan langkah-langkah stimulus yang besar karena itu “yang paling menggembirakan”.

Deflasi telah menyeret pertumbuhan ekonomi di negara terbesar ketiga di dunia itu setidaknya selama 15 tahun berturut-turut dimana pemerintah tidak mampu menaklukan permasalahan itu.

Tapi para kritikus mengatakan kebijakan dari Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe dan pilihannya pada tim Bank Jepang (BoJ) bisa mengembangkan utang publik negara yang besar ini, yang mencapai lebih dari dua kali lipat ukuran ekonomi, terburuk di dunia industri.

“Mengakhiri 15 tahun deflasi merupakan sebuah prioritas,” kata laporan tersebut, dengan menambahkan bahwa “pemerintahan yang baru memutuskan untuk merevitalisasi perekonomian melalui strategi tiga arah yang menggabungkan kebijakan moneter yang berani, kebijakan fiskal yang fleksibel, dan strategi pertumbuhan, yang paling menggembirakan”.

Tapi “menghentikan dan membalikkan kenaikan utang pada rasio produk domestik bruto (PDB) merupakan hal yang krusial,” tambahnya.

Sejak menyapu bersih hasil pemilihan umum (pemilu) nasional pada Desember, Abe telah mendorong belanja besar-besaran yang kontroversial, kebijakan-kebijakan uang yang mudah, yang dijuluki dengan “Abenomics”, yang telah memicu optimisme negara yang telah berjuang selama dua dekade.

Meskipun peringatan dari beberapa ekonom bahwa kebijakan tersebut bisa gagal, para investor telah bersorak pada langkah-langkah itu, yang mengirim indeks Nikkei 225 Tokyo melonjak karena pelonggaran membantu menekan nilai yen.

Mata uang yang lebih lemah cenderung membantu eksportir Jepang dan pada gilirannya mengangkat saham-saham mereka. Tapi melemahnya yen secara pesat dalam beberapa bulan terakhir telah memicu kritik dari luar negeri bahwa Tokyo merekayasa devaluasi mata uang untuk mengangkat ekonominya dengan mengorbankan negara-negara pesaing.

OECD tampaknya mengabaikan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut pada Selasa, dengan mengatakan bahwa “pengurangan moneter BoJ secara agresif akan mendorong pertumbuhan dan inflasi, yang sebagian melalui pelemahan yen, meskipun Jepang tidak menargetkan nilai tukar”.

Komentar-komentar pun muncul beberapa hari setelah para pimpinan keuangan Kelompok 20 (G20) mengikuti sebuah pertemuan di Washington, yang memberikan dukungan secara hati-hati dari program stimulus moneter yang besar di Jepang, menyetujui bahwa hal itu diperlukan untuk meningkatkan perekonomian negara yang stagnan.

Pada Selasa, OECD juga menegaskan seruan pada Jepang untuk mengadopsi reformasi yang mendalam bersamaan dengan upaya-upaya peningkatan ekonominya yang baru, termasuk pengendalian biaya jaminan sosial.

“Mengendalikan pengeluaran, terutama untuk keamanan sosial dalam menghadapi pesatnya penduduk berusia lanjut, adalah kuncinya,” menurut laporan tersebut.

“Kenaikan pajak substansial juga akan dibutuhkan, meskipun hal ini juga akan berdampak negatif pada pertumbuhan,” katanya.

Pemerintahan sebelumnya di Tokyo telah mengeluarkan undang-undang untuk menggandakan pajak penjualan Jepang sampai 10% pada 2015.

OECD juga mengatakan bahwa Jepang harus bekerja pada angkatan kerja gabungan, termasuk membawa lebih banyak perempuan ke dalam angkatan kerja, di suatu daerah di mana Jepang tertinggal dari banyak negara maju.

“Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas sangat penting. Dengan penduduk usia kerja yang diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 40% pada 2050 maka langkah-langkah pun diperlukan untuk membuat sumber daya Jepang manusia yang banyak, termasuk wanita, orang tua dan pemuda,” kata laporan itu.

Penulis: PYA/FMB

Sumber:AFP