Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliath Tabuni (mengenakan ikat kepala merah).

Jakarta - Partai Gerindra menyatakan kekecewaannya atas sikap pemerintah Inggris yang memberi izin dibukanya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Inggris secara resmi membuka kantor perwakilan OPM itu dengan tujuan memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris juga berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini.

"Sikap pemerintah Oxford di Inggris ini jelas menciderai hubungan Inggris yang selama ini terjalin baik dengan Indonesia. Separatisme adalah soal kedaulatan negara. Sikap ikut campur Inggris dalam hal ini harus ditolak dengan tegas," kata Fadli di Jakarta, Sabtu (4/5).

Menurutnya, Inggris seharusnya bijak karena mereka juga punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Diketahui Inggris juga terlibat dalam konflik mempertahankan Malvinas dengan Argentina.

"Indonesia tak pernah ikut campur soal Inggris," imbuhnya.

Di masa lalu, Inggris memiliki jejak kolonialisme yang panjang, dimana sebuah studi menunjukkan 90 persen negara di dunia pernah dijajah Inggris, kata Fadli. Demikian pula keterlibatan dalam invasi Irak 10 tahun lalu.

"Jejak berdarah ini harusnya jadi cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain," paparnya.

Karena itu, Gerindra mendesak sikap pemerintah Indonesia harus tegas tolak campur tangan Inggris terhadap wilayah Indonesia karena kehormatan dan kedaulatan negara harus ditegakkan.

"Perlu juga dikaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah ini bagian dari motivasi ekonomi di tengah krisis yang mereka hadapi. Padahal Inggris melalui British Petroleum sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua juga sejumlah konsesi tambang lain," jelasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa walau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti dia harus "lembek" dalam menghadapi kondisi ini.

"Ada saat dimana kita berkompromi, ada saat harus tegas."

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford  merupakan sikap dualisme yang harus ditentang.

"Pemerintah tak boleh permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan," ujarnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FEB