Ilustrasi polisi Taiwan

Jakarta – Insiden penembakan kapal penangkap ikan asal Liuqiu, Taiwan berbuntut panjang. Penembakan yang memakan korban jiwa seorang nelayan Taiwan itu membuat Menteri Luar Negeri Taiwan David Lin meminta pertanggung jawaban dari pemerintah Filipina.

Demikian disampaikan dalam siaran pers dari Taipei Economic and Trade Office (Teto) Indonesia yang diterima Investor Daily di Jakarta.

Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah Taiwan menuntut Filipina meminta maaf secara resmi, kompensasi untuk keluarga korban, segera melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan, dan segera menggelar negosiasi perjanjian kerja sama perikanan antara Taiwan dan Filipina, agar insiden serupa tidak terulang kembali.
Ada pun keempat isi permohonan tersebut mengacu pada hukum internasional dan mekanisme regulasi lainnya yang berkaitan.

Namun, tanggapan pemerintah Filipina sampai sekarang tidak cukup positif, memuaskan, dan konkret. Pemerintah Filipina yang sudah mengirim utusan khusus presidennya ke Taiwan, dan juga melalui juru bicara presiden Edwin Lacierda mengungkapkan permohonan maaf kepada rakyat Taiwan dan keluarga korban Shi-Cheng Hong, juga menyatakan penyesalannya atas nyawa hilang “yang tidak diinginkan”.

Pihak Taiwan pun telah menanggapi permohonan maaf resmi tersebut, namun tidak dapat menerima pandangan Filipina terhadap kejadian tersebut sebagai tindakan “yang tidak diinginkan”.

Pasalnya pemerintah Filipina mengklaim pemeriksaan masih dalam proses pelaksanaan dan belum menemukan hasil akhir, tanggapan tentang kasus ini sebagai hal “yang tidak diinginkan” adalah pernyataan yang tidak berdasar.

Kapal aparat Filipina yang melakukan tindakan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap kapal penangkap ikan di batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara tersebut sudah melanggar hukum laut internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Perilaku yang berlebihan ini sungguh tidak dapat ditolerir oleh masyarakat internasional. Terlebih-lebih pada saat kejadian, seorang WNI bernama Imam Buchaeri sedang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di atas kapal Guang Ta Hsin No. 28 tersebut.

Tindakan kapal aparat Filipina yang melanggar hukum internasional dan menembaki kapal penduduk sipil Taiwan tersebut juga mempertaruhkan keselamatan warga nelayan Indonesia kedalam bahaya.

Selain pemerintah Taiwan tidak dapat menerima pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara presiden Lacierda pada 16 Mei lalu. Lacierda juga mengklaim bahwa Filipina sudah melakukan lebih dari seharusnya dan menekankan bahwa insiden terjadi di tengah wilayah air perikanan Filipina.

Pada kenyataannya, kejadian tragis tersebut terjadi di wilayah perairan yang tumpang tindih antara ZEE kedua negara tersebut, bukan ZEE Filipina semata seperti yang diklaim oleh pemerintah Filipina.

Selain itu, terkait ZEE yang tumpang tindih antara dua negara, UNCLOS dan kasus hukum terkait lainnya dalam Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) sudah menata proses hukum yang jelas, yakni tindakan-tindakan yang dapat diambil saat menegakkan hukum di wilayah ZEE negara tersebut.

Paragraf I dalam Pasal 73 konvensi tersebut, tindakan-tindakan tersebut hanya terbatas sampai boarding, penyidikan, penangkapan, dan proses pengadilan. Paragraph III dalam Pasal yang sama menyatakan negara pesisir tidak dapat mengeksekusi hukuman fisik, di mana pembunuhan adalah tindakan yang paling ekstrim. Dalam kondisi apa pun, penembakan dan pembunuhan tidak diperbolehkan.

Pada khususnya dalam kasus ini, anggota aparat hukum kapal Filipina menggunakan senjata tembak otomatis untuk menembaki kapal penangkap ikan Taiwan yang tidak bersenjata atau pun melakukan tindakan yang memprovokasi, dan membunuh nyawa nelayan Taiwan. Ini adalah tindakan kekerasan yang sekali pun tidak bisa diterima.

Penyerangan kapal pemerintah Filipina terhadap kapal penangkap ikan penduduk Taiwan dan pembunuhan nelayan Taiwan sama sekali tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Terlebih-lebih setelah penembakannya, kapal Filipina langsung meninggalkan tempat kejadian peristiwa setelah merusak kapal dan membunuh nelayan Taiwan. Ini sangat jelas melawan aturan hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.

Filipina juga mengklaim bahwa penyerudukan oleh kapal ikan Guang Ta Hsin No. 28 memprovokasi tindakan yang dilakukan oleh aparat Filipina. Hasil penyidikan kami tidak menunjukkan hal tersebut. Mengingat kapal Guang Ta Hsin No. 28 memiliki berat 15 ton dan kapal aparat Filipina 6 kali lebih besar dari ukurannya, sangat sulit dibayangkan bahwa tindakan yang demikian akan dilakukan oleh kapal Taiwan itu.

Sebanyak 59 lubang peluru yang ditemukan di kapal ikan Taiwan itu merupakan bukti kuat bahwa kapal aparat Filipina melakukan pembunuhan yang disengaja dan pelanggaran aturan dan pratek hukum internasional. Klaim hal itu sebagai bentuk pembelaan diri atau pun penegakan hukum oleh pemerintah Filipian adalah tidak rasional.

Oleh karena serangan kali ini dilakukan oleh kapal aparat Filipina, pemerintah Filipina harus bertanggung jawab atas kematian Sdr. Shi-Cheng Hong. Pemerintah Taiwan berharap pemerintah Filipina menunjukkan sikap yang positif dan konkret sebagai salah satu pemangku kepentingan di komunitas internasional yang bertanggung jawab.

Pemerintah Taiwan sungguh berharap agar pemerintah Filipina secara umum berjanji untuk menanggung kompensasi bagi keluarga korban, dan meminta pemerintah Filipina dan aparat Taiwan untuk bekerja sama melakukan penyelidikan.

Aparat Taiwan berpegang teguh pada pengungkapan kasus yang menyeluruh, lengkap, netral, dan cepat. Terkait dengan penyelidikan kasus yang sedang berjalan, kantor perwakilan masing-masing negara di Manila dan Taipei sudah mengatur koordinasi tim dari kedua pihak menurut perjanjian hukum yang bulan lalu telah disepakati oleh kedua pihak.

Pemerintah Taiwan pun menghimbau Biro Perikanan dan Sumber Daya Laut Filipina untuk segera bekerja sama dengan Badan Perikanan Taiwan guna mengatur operasi penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE yang tumpang tindih. Hal ini akan lebih menjamin keselamatan nyawa nelayan dari kedua negara dan kejadian serupa ini pun dapat dihindari. Demi mencapai hal ini, Taiwan perlu komitmen yang kuat dari pemerintah Filipina untuk menyelenggarakan dialog menurut prinsip paritas dan reciprositas.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Taiwan David Lin menegaskan bahwa Republik China adalah negara pecinta damai dan anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab. Tetapi pemerintah Taiwan harus melindungi kedaulatan, integritas, dan keseluruhan kepentingannya, khususnya hak para nelayan Taiwan di perairan ZEE yang tumpang tindih.

Sampai pada hari ini, pemerintah Taiwan sudah menerima lima surat tanggapan yang berbeda dari pemerintah Filipina. Filipina belum cukup menunjukkan ketulusan dan penyampaian posisinya tidak konsisten.

Taiwan tidak dapat menerima tanggapan yang demikian acuh tak acuh dari pemerintah Filipina. Maka dari itu, pemerintah Taiwan akan tetap menerapkan 11 sanksi sampai pemerintah Filipina mengambil langkah-langkah yang lebih memadai, positif, dan konkret dalam memenuhi 4 permintaan pemerintah Taiwan.

Taiwan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Filipina untuk mencapai resolusi yang adil dan damai bagi insiden yang disesalkan ini, agar hubungan bilateral antara kedua negara tersebut tidak rusak.

Taiwan menganggap rakyat Filipina sebagai teman. Saat ini sebanyak 87.000 warga Filipina tinggal dan bekerja di Taiwan. Pemerintah Taiwan meminta rakyat Taiwan untuk memperlakukan warga Filipina dengan baik, dan pemerintah Taiwan juga akan terus memberikan lingkungan yang bersahabat bagi warga Filipina.

 

Investor Daily

Penulis: PYA/YUD

Sumber:Investor Daily