Soal Pengungsi Suriah, PMI dan Komnas HAM Diminta Tinjau Ulang "Detention Centre"

Sebuah perahu karet pengungsi Suriah tiba di pantai Lesbos, sebuah pulau di Yunani, 7 September 2015 (AFP Photo/Angelos Tzortzinis)

Oleh: PR/Willy Masaharu | Senin, 14 Sepember 2015 | 18:49 WIB

Sydney - Tragedi kemanusian para pengungsi Suriah telah membangkitkan solidaritas kemanusian dibelahan dunia, masyarakat Jerman menyambut para pengungsi Suriah dengan bantuan kemanusian secara spontan, kondisi ini menyerupai reaksi masyarakat Indonesia (Aceh) dalam menyikapi para pengungsi Ronghiya (Myanmar).

Sementara itu, di beberapa negara belahan dunia warganya melakukan aksi demontrasi untuk menentang kebijaksaan pemerintah mereka yang dinilai bersifat anti pengungsi, tanpa terkecuali di Australia terjadi gelombang aksi demontrasi dibeberapa kota di beberapa negara bagian. Aksi demontrasi ini merupakan sikap warga Australia yang menentang kebijaksaan pemerintahan koalisi Perdana Menteri Tonny Abbot.

Semenjak menjabat perdana mentri Australia pada 18 September 2013, kebijaksaannya dianggap tidak manusiawi terhadap para pengungsi seperti tow-back policy, mengirim balik para pengungsi yang menggunakan perahu dari Indonesia untuk memasuki wilayah Australia, tidak melakukan resettlement, tidak mengambil pengungsi dari Indonesia untuk ditempatkan sebagai penduduk di Australia.

Demikian juga telah terjadi beberapa pelanggaran hak asasi dan pelecehan seksual di Detention Centre yang dibangun oleh pemerintah Australia di pulau Manus, Papua Nugini, maupun di beberapa Detention Centre di Australia.

Pada Sabtu (11/9), di tengah kota Sydney diadakan aksi yang diikuti sekitar seribuan orang yang diikuti dengan orasi sambutan. Senator Lee Ryhanon dari Green Party (Partai Hijau) memberikan orasi politiknya yang mengkritiki sikap pemerintah Australia dan menyerukan untuk penghentikan perang/konflik di Suriah.

Acara ini dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat dan diadakan oleh Refugee Action Coalition (RAC). Setelah beberapa sambutan orasi, para peserta aksi melakukan aksi berjalan kaki di CBD Sydney yang banyak mendapatkan perhatian masyarakat.

Dengan gelombang aksi demontrasi dibeberapa kota, akhirnya pemerintah Australia bersedia untuk melakukan resettlement/ menerima pengungsi Suriah sebanyak 12.000.

Eko Waluyo, program coordinator Indonesian solidarity yang hadir juga dalam aksi itu, menyatakan, Pemerintah Australia juga memberikan bantuan dana ke International Organisation Migration (IOM). Para pencari suaka yang telah ditetapkan sebagai pengungsi oleh UNHCR perwakilannya di Jakarta juga mendapatkan dana dari IOM, tetapi IOM kelihatannya hanya menyalurkan dana bantuannya kepada pengungsi yang ada di Detention Centre.

”Kondisi ini akan mengakibatkan banyak pengungsi untuk menyerahkan diri supaya tempat tinggal di Detention Centre karena pemerintah Indonesia tidak memberikan izin bekerja bagi para pengungsi di Indonesia," katanya, dalam siaran pers, yang diterima SP, Senin (14/9).

Untuk itu, katanya, pihaknya menyerukan agar dana bantuan IOM untuk para pengungsi juga diberikan kepada para pengungsi di luar Detention Centre dan pemerintah Indonesia memberikan hak bagi pengungsi untuk bekerja.

Dia melanjutkan, beberapa Detention Centre yang dibangun di Indonesia didanai oleh pemerintah Australia. Anak-anak, perempuan dan orang tua juga menjadi penghuni detention centre tersebut. Kondisi ini tentu bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi PBB soal perlindungan anak. Untuk itu perlunya lembaga kemanusian dan hak asasi seperti palang merah Indonesia dan Komnas HAM untuk melakukan peninjauan di Detention Centre agar tidak terjadinya pelanggaran kemanusian.

Karena itu, lanjut Eko, pihaknya mendesak pemerintah Australia untuk lebih banyak melakukan resettlement (khususnya bagi pengungsi yang ada di Indonesia ) dan menambahkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi baik melalui lembaga internasional seperti UNHCR maupun IOM. Mendesak Pemerintah Australia untuk tidak terlibat dalam koalisi untuk melakukan pengebomban di Suriah, karena kondisi ini akan menambah korban kemanusian.

"Dana operasi militer ini akan lebih bijak dan tepat, jika dialihkan menjadi bantuan kemanusian terhadap para pengungsi,” katanya.


Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT