Kuba: Trump Tak Perlu Kuliahi Kami

Presiden AS Barack Obama bertemu dengan Presiden Kuba Raul Castro di sela-sela Sidang Majelis PBB pada 29 September 2015. ( AFP Photo)

Oleh: Jeanny Aipassa / WIR | Senin, 19 Juni 2017 | 16:51 WIB

Havana - Pemerintah Kuba menilai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tak perlu menguliahi negara Amerika latin itu soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pernyataan itu, disampaikan Presiden Kuba, Raul Castro, untuk menanggapi kebijakan terbaru Trump yang membatalkan sebagian kesepakatan damai AS-Kuba yang dibuat mantan Presiden Barack Obama.

Dalam perintah terbarunya, Trump akan memperketat perbatasan dan izin perjalanan antara AS dan Kuba, yang sebelumnya telah dibebaskan oleh pemerintahan Obama. Trump juga melarang perdagangan dengan bisnis Kuba yang dimiliki oleh dinas militer dan intelijen.

Tak hanya itu, Trump juga menunjuk Menteri Luar Negeri Rex Tillerson untuk membentuk gugus tugas yang akan mendorong kembali perlawanan AS terhadap upaya PBB untuk mencabut embargo terhadap Kuba, sampau negara itu lebih banyak menghormati hak asasi manusia (HAM).

Pada Jumat (16/6), Trump mengecam Kuba atas pelanggaran HAM dengan menuding rezim Castro telah mengirim senjata ke Korea Utara, memicu kekacauan di Venezuela, memenjarakan orang-orang tak bersalah.

"Rezim Castro juga telah mendukung perdagangan manusia, kerja paksa dan eksploitasi di seluruh dunia," ujar Trump.

Menanggapi pidato Trump, Pemerintah Castro mengeluarkan bahwa kebijakan terbaru presiden AS itu menjadi "langkah mundur" normalisasi hubungan AS-Kuba yang dirintis Obama.

"Pidato Trump penuh dengan retorika yang bermusuhan. Kebijakan yang diumumkan akan membalikkan kemajuan yang dicapai antara kedua negara dalam dua tahun terakhir," demikian pernyataan Pemerintah Castro, di Havana, Kuba, Sabtu (17/6).

Dia juga menilai Trump tidak memiliki "syarat untuk menguliahi" Kuba soal pelanggaran HAM. Kuba justru menyampaikan "keprihatinan mendalam" mengenai kondisi HAM di AS yang memprihatinkan di masa pemerintahan Trump.

Salah satunya adalah RUU Pelayanan Kesehatan baru Trump yang membatalkan program Obamacare. Padahal layanan kesehatan yang merupakan HAM yang seharusnya dijamin dan dilindungi pemerintah. Seperti diketahui, pembatalan program Obamacare dieprkirakan akan menyebabkan 23 juta orang kehilangan asuransi kesehatan.

"Kami memiliki keprihatinan mendalam atas jaminan HAM di AS, di mana ada sejumlah besar kasus pembunuhan, kebrutalan dan penyalahgunaan kewenangan polisi terhadap warga sipil, khususnya dari keturunan Afrika Amerika. Hak untuk hidup juga dilanggar dengan banyaknya kematian akibat kasus penembakan," bunyi pernyataan Castro.

Pernyataan itu juga mencantumkan sejumlah masalah pelanggaran HAM, seperti diskriminasi rasial, ketidaksetaraan gaji antargender, marginalisasi imigran dan pengungsi dari negara-negara Islam, serta pembangunan tembok di perbatasan selatan.
Selain itu, keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan iklim Paris, pemenjaraan para kriminal di Teluk Guantanamo, pembunuhan warga AS dan warga negara asing atas serangan pesawat tak berawak, dan Perang Irak, merupakan bentuk pelanggaran AS atas HAM.

"AS menerapkan standar ganda tentang HAM," kata Castro.

Terkait dengan rencana Trump agar AS kembali mendorong pemberlakuan embargo atas Kuba sampai negara itu mengambil kebijakan yang berkomitmen pada penegakkan HAM, Castro menilai, Trump menggunakan "metode pemaksaan" di masa lalu.

"Presiden AS yang malang, sekali lagi mengambil keputusan yang mendukung kepentingan politik minoritas ekstremis asal Kuba di negara bagian Florida, yang didorong oleh motivasi mereka untuk menghukum Kuba dan rakyatnya karena Menjalankan hak yang sah dan berdaulat untuk bebas dan mengambil kendali atas takdir mereka sendiri," bunyi pernyataan tersebut.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT