Malaysia Terus Razia Pekerja Migran Ilegal

Buruh mengangkut barang calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan gerobak di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kaltara, 15 Mei 2015 (Antara/M Rusman)

Oleh: Natasia Christy Wahyuni / WIR | Senin, 17 Juli 2017 | 17:03 WIB

Kuala Lumpur - Upaya razia oleh pemerintah Malaysia untuk menangkap para pekerja migran ilegal di situs-situs konstruksi sudah dilakukan sejak 1 Juli 2017.Pada 10 hari pertama operasi, lebih dari 3.300 migran ilegal ditangkap, termasuk lebih dari 60 pegawai.

Aksi itu dilakukan bukan tanpa peringatan. Otoritas imgrasi Malaysia mengklaim telah memberikan waktu hampir lima bulan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk mendaftarkan pekerja migran ilegal tersebut.

Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Mustafar Ali, menargetkan pemberian lebih dari 600.000 Enforcement Card (E-Card) kepada para pekerja migran yang tidak terdaftar. Tapi sampai akhir batas waktu pada 30 Juni lalu, hanya 160.000 pekerja migran ilegal yang menerima kartu tersebut.

Mustafar bersikeras tidak akan memperpanjang tenggat waktu. Menurutnya, para pemberi pekerjaan telah diberikan cukup waktu, serta menegaskan tindakan keras itu terus berlanjut sampai pekerja migran ilegal terkahir berhasil ditangkap.

“Saya ingin menekankan bahwa operasi akan terus berlanjut. Serahkan diri sekarang, jika tidak, mereka yang ditangkap saat penggrebekan akan menghadapi aturan hukum sepenuhnya,” kata Mustafar hari Sabtu (15/7).

Pimpinan imigrasi tersebut menegaskan para pekerja migran, sekali tertangkap, akan dimasukkan ke dalam daftar hitam lalu dideportasi. Sementara, para pemberi pekerjaan yang mempekerjakan pekerja asing tidak terdaftar juga akan didenda, dipenjara, bahkan bisa dicambuk sesuai undang-undang.

Di pihak lain, para pemberi pekerjaan khususnya dari usaha kecil dan menengah (UKM), mengatakan proses pendaftaran tidak jelas, sedangkan yang lain menyalahkan agen-agen yang seharusnya mendaftarkan para pekerja migran tersebut.

“Banyak pengusaha UKM membayar agen-agen tapi mereka tidak mampu mendapatkan E-Card atau menyelesaikan rehiring (mempekerjakan kembali),” kata presiden nasional UKM Malaysia, Kang Hua Keong.

“Banyak agen menjanjikan, bahkan yang masuk daftar hitam, bahwa mereka akan mendapatkan itu (E-Card), tapi sesungguhnya tidak benar. Agen-agen hanya ingin mengambil uang saja,” tambahnya.

Selama tindakan keras ini berlanjut, berbagai industri merasakan kesulitan, khususnya sektor konstruksi dan jasa. “Beberapa dari pekerja kami belum kembali, mungkin sebagian mereka kembali ke negaranya atau bersembunyi di sejumlah tempat,” kata seorang kepala situs konstruksi, Ken Lee.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT