2018, Anggaran Komisi HAM Filipina Hanya US$ 20 per Tahun

Warga kemudian digiring masuk ke dalam mobil tahanan untuk selanjutnya dimintai keterangan lebih lanjut dalam serangan anti-narkoba skala besar oleh polisi di permukiman kumuh di Manila, 20 Juli 2017. (AFP/Noel Celis)

Oleh: Unggul Wirawan / WIR | Rabu, 13 September 2017 | 17:57 WIB

Manila - Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Filipina hanya mendapat anggaran US$20 atau senilai Rp 260.000 per tahun. Tindakan itu dilakukan pemerintah Presiden Duterte sebagai balasan karena badan publik itu menentang kebijakan perang narkoba.

Pemotongan anggaran Komisi HAM Filipina itu disetujui oleh Kongres dengan perbandingan suara 119 : 32. Ketua Parlemen Filipina Pantaleon Alvarez bahkan mencap komisi tersebut tidak berguna.

"Jika Anda ingin melindungi hak-hak para penjahat, dapatkan anggaran Anda dari para penjahat," kecamnya.

Alvarez juga menuding komisi HAM itu tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. “Mengapa Anda harus mendapat anggaran dari pemerintah namun Anda tidak melakukan pekerjaan Anda?,” sindirnya.

Namun kritikus mengatakan langkah tersebut adalah hukuman atas kritik keras komisi atas pelaku perang obat Presiden Rodrigo Duterte. Ribuan orang telah terbunuh sejak Presiden Duterte meluncurkan tindakan keras anti-narkoba tahun lalu. Perang narkoba bertujuan untuk menghapus perdagangan narkoba di Filipina, namun telah memicu kritik internasional atas jumlah korban tewas.

Komisi Hak Asasi Manusia, yang telah menyelidiki pembunuhan tersebut, pada awalnya meminta anggaran operasional sebesar US$ 34 juta atau senilai Rp 448,97 miliar untuk tahun 2018. Namun pemerintah justru mengusulkan kurang dari setengahnya.

Pada pembacaan kedua undang-undang tersebut, Kongres memilih suara untuk pemotongan anggaran hingga hanya menjadi 1.000 peso atau sekitar Rp 260.000. Jumlah itu merupakan potongan besar dari anggaran tahun 2017 dari peselancar 749 juta peso atau Rp 194 miliar.

Anggota Kongres Edcel Lagman, yang menentang pemotongan anggaran komisi HAM, mengatakan pendukung presiden di Kongres hampir menjatuhkan hukuman mati pada lembaga independen yang dibuat secara konstitusional dan diamanatkan.

Meskipun masih membutuhkan mosi persetujuan di Senat, oposisi menyatakan kemungkinan pemotongan anggaran itu akan diloloskan karena Presiden Duterte memiliki mayoritas suara di dua majelis tersebut.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT