Pemimpin Catalonia Sebut Raja Spanyol “Mengecewakan”

Polisi Spanyol membubarkan warga dari tempat pemungutan suara di Catalonia. (AP/CNN)

Oleh: Jeanny Aipassa / WIR | Kamis, 5 Oktober 2017 | 19:06 WIB

Catalonia -  Pemimpin Catalonia, Charles Puigdemont, menyebut kepemimpinan Raja Felipe VI dari Spanyol “mengecewakan”. Dia mendesak Pemerintah Spanyol segera menerima tawaran mediasi, jika tidak Catalonia akan segera mendeklarasikana kemerdekaan.

Pernyataan itu, disampaikan Puigdemont, Rabu (4/10), menanggapi pidato Raja Felipe yang ditayangkan stasiun televisi. Dia menolak seruan Raja Felipe untuk “persatuan” Spanyol.

Dia bahkan mengkritik Raja Felipe karena mengikuti keinginan Perdana Menteri (PM) Spanyol, Mariano Rajoy, yang tidak menerima usulan mediasi. Tindakan itu, disebut Puigdemont sebagai “kebijakan bencana” dan tidak bertanggung-jawab.

“Anda telah mengecewakan banyak warga Catalonia,” kata Puigdemont, menunjuk kepada Raja Felipe, dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi lokal, Rabu.

Terkait dengan rencana deklarasi, Puigdemont akan berbicara kepada anggota Parlemen Daerah dalam sidang pleno pada (9/10), untuk mempertimbangkan hasil referendum kemerdekaan Catalonia yang berlangsung pada 1 Oktober, dan didukung 90% pemilih.
Puigdemont berkeras referendum yang berlangsung di bawah tindakan represif polisi atas perintah Pemerintah Spanyol adalah ”sah”.

Sebaliknya Pemerintah Spanyol menyebut penyelenggaraan referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi.
Partai oposisi telah mengumumkan akan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan sidang pleno di Parlemen Daerah, pada Senin mendatang.

Hakim pengadilan Catalan juga mengatakan sidang pleno yang dimaksudkan untuk membahas hasil referendum dan bagaimana tindak lanjutnya, melanggar hukum dan harus dihentikan.

Wakil Presiden Komisi Eropa, Frans Timmermans, juga menolak mengomentari desakan Catalonia agar memediasi dialog antara Madrid dan Barcelona. Menurutnya, Uni Eropa sangat menghirmati dan menjunjung tinggi konstitusi dari masing-masing negara anggota.

"Pemerintah daerah Catalonia telah memilih untuk mengabaikan undang-undang tersebut saat mengorganisir referendum. Bagi Komisi Eropa, adalah kewajiban mendasar bahwa konstitusi setiap negara harus kita junjung tinggi," ujar Timmermans.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT