Charles Honoris: AS Sudah Kehilangan Kredibilitas

Charles Honoris: AS Sudah Kehilangan Kredibilitas
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley (kanan) berbincang dengan Dubes Palestina Dr Riyad H Mansour di sela sidang Dewan Keamanan PBB di New York membahas masalah Yerusalem, 8 Desember 2017. ( Foto: AFP )
Hotman Siregar / FER Sabtu, 9 Desember 2017 | 22:50 WIB

Jakarta - Paska pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel, Amerika Serikat (AS) sudah kehilangan kredibilitas sebagai honest broker antara Israel dan Palestina. Donald Trump sudah merusak seluruh upaya negosiasi perdamaian yang dikerjakan oleh presiden-presiden AS sebelumnya melalui pertemuan trilateral.

"Kini AS sudah tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai juru damai yang imparsial. Banyak pihak yang hari ini kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Trump ketika menyampaikan kebijakan tersebut," tegas Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, di Jakarta, Sabtu (9/12).

Menurut Charles, tidak mudah untuk bisa mengerti isi kepala orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Analisa termudah adalah bahwa kebijakan tersebut diambil Trump untuk menyenangkan basis pemilih dan donatur besarnya pada pemilu lalu yang sangat pro-Israel.

"Jika AS sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi mediator imparsial, maka harapan berikutnya hanya tersisa melalui forum PBB," kata politisi PDIP ini.

Sidang Umum PBB sudah pernah menerbitkan Resolusi 181 tahun 1947 yang memendatkan berdirinya sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina yang dahulu dikuasai Inggris. Dewan Keamanan (DK) PBB juga pernah mengeluarkan resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah yang diambilnya melalui perang. Sampai saat ini kedua resolusi tersebut masih belum direalisasikan.

Charles melanjutkan, melalui forum PBB Indonesia dapat menjadi inisiator agar Sidang Umum PBB bisa mengeluarkan resolusi yang memberikan penekanan pada resolusi-resolusi sebelumnya dan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Resolusi Sidang Umum PBB tidak bisa di veto negara manapun.

"Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan Menlu Retno yang saat ini aktif melakukan komunikasi kepada negara-negara lainnya agar tidak ada negara lagi yang mengikuti jejak AS memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini menjadi penting karena tanpa pengakuan komunitas internasional maka klaim Israel atas Yerusalem tidak akan berarti apa-apa," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE