Presiden Maladewa Nyatakan Negara Darurat

Presiden Maladewa Nyatakan Negara Darurat
Unggul Wirawan / WIR Selasa, 6 Februari 2018 | 17:40 WIB

Male - Pasukan keamanan di Maladewa telah menangkap dua hakim Mahkamah Agung dan seorang pemimpin oposisi beberapa jam setelah Presiden Abdulla Yameen mengumumkan keadaan negara darurat selama 15 hari di negara kepulauan tersebut.

Menurut polisi di Twitter, Hakim Agung Abdulla Saeed dan Hakim Ali Hameed ditangkap pada Selasa (6/2) dini hari. Tapi polisi tidak menyebutkan tuduhan terhadap pasangan tersebut.

Penahanan dua hakim terjadi di tengah barisan pahit antara pengadilan tinggi dan presiden karena pembebasan beberapa politisi oposisi yang dipenjarakan.
Tentara Maladewa menutup gedung parlemen, serta menahan anggota parlemen.

Atas situasi itu, Tiongkok, India dan Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Maladewa, negara kepulauan Samudera Hindia yang lebih dikenal dengan pariwisata kelas atas.

Pada Senin (5/2), Yameen mengumumkan keadaan darurat di kepulauan Samudera Hindia. Dia mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan tuduhan "terorisme" terhadap sembilan dari lawan-lawannya adalah ilegal.

Putusan pengadilan tersebut juga membuka jalan bagi mantan pemimpin Maladewa Mohamed Nasheed yang diasingkan untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden setelah Mahkamah Agung membatalkan keyakinannya atas terorisme.

Nasheed sempat dilarang bersaing dalam pemilihan apapun setelah vonis kontroversial tahun 2015 tentang tuduhan terorisme. Kini dia telah menggambarkan penolakan Yameen untuk mematuhi Mahkamah Agung sebagai "kudeta".

Partai Demokrat Maladewa yang mendukung Nasheed menyatakan putusan pengadilan tersebut "secara efektif mengakhiri pemerintahan otoriter Presiden Yameen".

Tetapi Yameen mengirim pasukan keamanan untuk menyerbu gedung Mahkamah Agung dan memerintahkan penangkapan saudara tirinya yang mengasingkan diri yakni mantan presiden periode 1978-2008 yakni Maumoon Abdul Gayoom, yang telah memihak oposisi.

Menteri Hukum Azima Shakoor membacakan surat ketetapan darurat di televisi pemerintah. Dia mengatakan putusan pengadilan tertinggi pada 1 Februari telah mengakibatkan terganggunya fungsi kekuasaan eksekutif, dan pelanggaran keamanan nasional dan kepentingan publik.



Sumber: Suara Pembaruan