Krisis Pengungsi Rohingya Bahayakan Keamanan Kawasan

Krisis Pengungsi Rohingya Bahayakan Keamanan Kawasan
Sejumlah warga Rohingya berjalan bersama saat mengungsi di perbatasan Myanmar-Bangladesh di Palongkhali, Ukhia, Bangladesh 19 Oktober 2017. ( Foto: AFP / Munir Uz Zaman )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Selasa, 6 Februari 2018 | 17:44 WIB

Jakarta -Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Zeid Ra'ad al-Hussein menyatakan Myanmar saat ini menghadapi krisis serius yang berpotensi membahayakan situasi keamanan di kawasan. Meskipun harus ada penemuan pasti dari pengadilan yang sesuai, Zeid menyatakan pihaknya menyebut aksi kekerasan oleh militer Myanmar kepada Rohingya sebagai genosida dan pembersihan etnis.

“Myanmar menghadapi krisis sangat serius yang berpotensi memiliki dampak parah kepada keamanan di kawasan,” kata Zeid dalam acara Jakarta International Conversation on Human Rights di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin (5/2).

Acara ini digelar untuk memperingati momentum 70 tahun implementasi Deklarasi Umum HAM dan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Wina.

Isu Rohingya mengawali pidato panjang Zeid dengan menyebutnya sebagai wilayah dimana HAM bermasalah. “Jika krisis Rohingya memicu konflik yang lebih luas berdasarkan identitas keagamaan, perselisihan berikutnya bisa menyebabkan peringatan besar,” kata Zeid.

Zeid mengatakan kampanye kekerasan Rohingya akhir Agustus lalu adalah kulminasi dari lima dekade diskriminasi dan kekerasan terhadap Rohingya. Mereka secara terus menerus ditolak kewarganegaraan serta status hukum dan kelahirannya. Di Rakhine utara, akses mereka kepada pendidikan, kesehatan, pasar, lahan pertanian, daerah untuk memancing, dan pekerjaan secara drastis telah dibatasi.

“Kekejaman yang diceritakan para pengungsi, yaitu separuh dari warga Rohingya yang tinggal di Rakhine utara, termasuk pembunuhan brutal, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, dan perusakan rumah dan penghidupan,” kata Zeid.

Terlepas dari ketidakadilan dan potensi dampaknya ke kawasan, Zeid mengatakan ekonomi Myanmar justru naik sebesar 7,3% pada 2015 dan naik 6,5% pada 2016. Bagi beberapa negara di Asia, pelanggaran HAM memang lebih sedikit mendapat perhatian dibandingkan lonjakan ekonomi.

“Kita melihat sangat jelas dalam kasus ini bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara tidak sendirinya sinonim dengan pemenuhan HAM,” kata Zeid.

Menurutnya, pembangunan pasti bisa membawa kepada akses untuk layanan mendasar. Tapi jika mereka tidak bisa menyuarakan keprihatinannya dan berpartisipasi dalam keputusan, maka pembangunan yang dihasilkan tetap tidak bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE