Belajar dari Pemilu Malaysia, Isu SARA Tak Laku

Belajar dari Pemilu Malaysia, Isu SARA Tak Laku
Mahathir Mohamad (tengah). ( Foto: AFP )
Yustinus Paat / HA Kamis, 17 Mei 2018 | 00:09 WIB

Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam mengatakan salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari pemilu Malaysia adalah sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) tidak lagi diperhitungkan pemilih.

Mahathir Mohamad menang di pemilu Malaysia -- negara multi-etnis seperti Indonesia -- bukan karena isu SARA, kata Alfitra.

"Dalam Pemilu kemarin di Malaysia, isu SARA tidak laku lagi. Memang ada, tetapi hanya sedikit, hanya 3 persen," ujar Alfitra saat diskusi bertajuk 'Analisis Pemilu Malaysia dan Pelajaran Buat Indonesia' di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (16/5).

Alfitra menuturkan, pada pemilu sebelumnya di negara tetangga itu, isu SARA sangat menarik dan laku.

"Namun, dalam pemilu kemarin tidak laku lagi, hanya 3 persen di pemilu kemarin. Karena yang bertarung sama-sama Melayu," tandas dia.

Lebih lanjut, Alfitra mengungkapkan sejumlah alasan Mahathir menang di Pemilu Malaysia. Pertama, karena Mahathir mampu membawa isu-isu yang menyentuh anak muda.

"Isu-isu ini terkait ekonomi, misalnya Mahathir akan menurunkan pajak untuk rumah, menggratiskan SIM dan isu-isu lain yang menyentuh anak muda," terang dia.

Kedua, adalah dugaan korupsi petahana Najib Razak. Isu korupsi ini digoreng oleh oposisi sehingga masyarakat memandang Najib sebagai koruptor. Apalagi, korupsi yang dituduhkan kepada Najib tidak hanya satu kasus.

"Ketiga, United Malays National Organization atau UMNO lambat melakukan reformasi. Kalau UMNO melakukan reformasi sejak 20 tahun lalu, maka tidak akan terjadi seperti ini," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Pemilu Malaysia yang digelar pada 9 Mei 2018 lalu telah dimenangkan oleh kelompok oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir, mengalahkan aliansi Barisan Nasional yang dipimpin Najib Razak.

Hasil resmi pemilihan umum Malaysia menunjukkan Pakatan Harapan mendapatkan 113 dari 222 kursi di parlemen, sementara Barisan Nasional yang dipimpin Najib hanya mampu menguasai 79 kursi.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE