Kemlu Enggan Ungkap Detail Kasus Rizieq

Kemlu Enggan Ungkap Detail Kasus Rizieq
Rizieq Syihab memberi keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 21 Desember 2017. ( Foto: Antara )
Natasia Christy Wahyuni / YUD Kamis, 8 November 2018 | 20:33 WIB

Jakarta - Kementerian Luar Negeri enggan mengungkapkan detil kasus hukum yang menimpa Rizieq Syihab di Arab Saudi, termasuk tudingan adanya operasi intelijen dari Indonesia. Kemlu menegaskan pembahasan kasus adalah wewenang dari Rizieq sendiri atau pihak otoritas keamanan Saudi.

“Mungkin kurang tepat kalau saya membeberkan apa yang menjadi pembahasan, apa yang menjadi perhatian dalam pembahasan itu karena yang berhak sampaikan ke publik tentunya yang bersangkutan sendiri atau pihak otoritas setempat karena sifatnya kita di situ mendampingi,” kata juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (8/11).

Arrmanatha, atau biasa disapa Tata, mengatakan Kemlu hanya bisa menyampaikan bahwa Rizieq dimintai keterangan oleh otoritas Arab Saudi karena di depan rumahnya terpasang bendera yang diduga mirip seperti bendera Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Dia menegaskan pendampingan kepada Rizieq sama halnya dengan pendampingan warga negara Indonesia (WNI) lain yang terlibat kasus hukum di luar negeri.

“Kita harus sadar bahwa semua WNI yang ada di luar negeri tanpa terkecuali, tentunya semua harus menghormati aturan dan hukum setempat,” katanya.

“Dalam konteks ini, selaku perwakilan yang kita lakukan apabila ada WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri tentunya kita akan memberikan bantuan pendampingan dan kekonsuleran sesuai hukum yang berlaku di sana,” tambah Tata.

Menurut Tata, Kemlu langsung menginstruksikan agar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengonfirmasi informasi penangkapan Rizieq, serta melakukan pendampingan dan bantuan kekonsuleran kepada yang bersangkutan. Tujuannya untuk memastikan agar hak-hak hukum Rizieq terlindungi.

“Itu yang kami berikan kepada yang bersangkutan maupun WNI lainnya apabila menghadapi masalah hukum,” kata Tata.

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga memintanya untuk memastikan informasi penangkapan Rizieq serta mendorong dan memerintahkan KBRI untuk melakukan pendampingan dan pengayoman kepada Rizieq terkait kasus hukumnya.

Agus menjelaskan Rizieq ditangkap pada 5 November 2018 pukul 16.00 waktu Saudi oleh kepolisian Makkah dan Mabahis ammah (intelijen umum, General Investigation Directorate GID) lalu dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya untuk proses penyelidikan dan penyidikan, Rizieq ditahan oleh pihak kepolisian wilayah Makkah.

“Arab Saudi sangat melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut dan lambang apapun yang berbau terorisme seperti ISIS, Al-Qaedah, Al-Jama’ah al-Islamiyyah dan segala kegiatan yang berbau terorisme dan ekstrimisme,” kata Agus.

Rizieq sendiri sudah dibebaskan pada 6 November 2018 pukul 20.00 waktu Saudi dengan jaminan, didampingi oleh staf KJRI. Agus juga membantah informasi yang menyebut bahwa pernyataannya mengenai Rizieq adalah hoax, sebaliknya membenarkan pernyataan itu berasal dari dirinya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE