HRWG Desak Komnas HAM Myanmar Usut Tragedi Rohingya

HRWG Desak Komnas HAM Myanmar Usut Tragedi Rohingya
Umat Muslim Thailand membawa spanduk yang bertuliskan Free Rohingya, saat demonstrasi di luar kedutaan Myanmar, di Bangkok, Thailand (21/6) ( Foto: EPA )
Rabu, 1 Agustus 2012 | 21:19 WIB
Human Rights Working Group (HRWG) mengutuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rohingya, Negara Bagian Rakhine, Myanmar Barat.

ASEAN tidak bisa lagi tinggal diam dan harus mengambil peran serta perhatian secara khusus pada kasus ini.

Kekerasan yang sedang terjadi telah mengakibatkan etnis Rohingya terusir dari rumahnya dan menjadi pencari suaka di beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

"Kami menyerukan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap para pencari suaka dari Rohingya," kata M Choirul Anam, Wakil Direktur HRWG dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (1/8).

Anam menambahkan, "Pemerintah Myanmar harus segera memberikan jaminan keadilan dan memastikan para pelaku penyerangan dihukum. Kami juga menyerukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Myanmar untuk membuat laporan investigasi independen."

Menurut the Independent, konflik sektarian di Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh ini telah menewaskan lebih dari 80 orang. Dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akibat dari konflik ini, sekitar 30.000 orang Rohingya terusir.

HRWG memahami, situasi yang terjadi di Rakhine adalah pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar akibat pembiaran. Pemerintah Myanmar gagal dalam mencegah meningkatnya konflik komunal. Saat ini, pasukan keamanan Myanmar sendiri telah terlibat langsung dalam memperkeruh konflik.

ASEAN sebagai wilayah multietnis dan agama di mana orang biasa hidup bersama. Kegagalan untuk bereaksi terhadap kasus Rohingya akan merusak rencana pembangunan komunitas ASEAN 2015.

"Di tengah-tengah penyususnan Deklarasi HAM ASEAN, sangat penting bagi Komisi HAM ASEAN (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights, AICHR) untuk memastikan bahwa insiden Rohingya tidak terulang. AICHR bertanggungjawab menjamin setiap orang di ASEAN memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan suaka, mendapatkan hak kewarganegaraan, dan tidak dibenarkan orang bertindak sewenang-wenang akibat status kewarganegaraannya," ujar Yuyun Wahyuningrum, Penasihat ASEAN dan HAM di HRWG.

Untuk itu, HRWG mendukung Sekretaris Jendral ASEAN Surin Pitsuwan untuk dilibatkan dalam proses perdamaian dan mendukung Surin untuk mengundang komunitas internasional membantu para korban secepatnya.

Selama berabad-abad, etnis Rohingya telah tinggal di Burma, namun pada 1982, Junta Militer di bawah Jendral San Yu melucuti status kewarganegaraan mereka.

Ribuan dari mereka melarikan diri ke Bangladesh dan hidup di kemah pengungsian yang sangat memprihatinkan. Kehadiran media asing masih ditolak di wilayah ini, ketika keadaan darurat diumumkan dua lalu, sepuluh aktivis kemanusiaan disekap tanpa alasan penahanan.  


CLOSE