Ilustrasi kapal motor.

Jakarta - Indonesia National Shippowers Association (INSA) mendukung pemerintah dalam melakukan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih meluas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Ketua Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) periode 2009-2012, Jojok Moedjijo, yang juga sebagai pengurus INSA mengatakan rapat kerja INSA menegaskan semua kapal barang tidak boleh menggunakan bbm subsidi.

"Permen ESDM nomor satu itu ada kaitannya dengan kami, karena kami yang usulkan," kata Jojok ditemui disela acara Rapat Umum Anggota tahun 2013 APBBMI di Jakarta, Rabu (06/03).

Jojok menjelaskan, jika tidak semua kapal barang dilarang menggunakan bbm subsidi maka dapat menimbulkan persaingan harga tarif angkutan laut. "Kami akan sosialisasikan Permen ini ke daerah-daerah dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Sementara itu, Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan berdasarkan Permen ESDM nomor satu menyebut hanya kapal penumpang, kapal perintis dan pelayaran rakyat yang boleh menggunakan bbm subsidi. Namun hingga Februari 2013, Suhartoko mengaku belum mendapatkan data jumlah penghematan konsumsi bbm di sektor transportasi laut.

"Kami belum monitor penghematannya. Tapi kalau pembatasan BBM subsidi tidak dimulai maka semakin berat tanggungan negara," ujarnya.

Suhartoko mengatakan tidak mudah mengimplementasikan peraturan ini ke masyarakat. Dia mencontohkan mengenai angkutan pertambangan dan angkutan perkebunan serta angkutan hasil kegiatan kehutanan yang dilarang mengkonsumsi bbm subsidi. Dalam Permen ESDM ini ada ketentuan pengecualian bagi usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 hektar, kemudian pengecualian bagi pertambangan rakyat dan komoditas batuan serta hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat.

"Nanti semuanya bilang perkebunan rakyat dan kalau implementasinya enggak jalan, pasti Pertamina yang disalahkan," ujarnya.

Peraturan Menteri ESDM Nomor satu ini merupakan kelanjutan dari Permen No. 12 tahun 2012 yang melarang kendaraan dinas pemerintah, mobil perkebunan, mobil kehutanan, kapal non perintis, dan non pelayaran rakyat menggunakan BBM subsidi.

Kementerian ESDM menargetkan penghematan 1,3 juta kiloliter BBM Subsidi jika peraturan ini berhasil dijalankan dengan baik pada tahun 2013 ini. Sedangkan pada tahun 2012 dengan Permen No 12/2012, hanya berhasil menghemat 350 ribu kiloliter BBM subsidi, jauh dari target penghematan sebesar 1,5 juta kiloliter.

Penulis: Rangga Prakoso