Ilustrasi asuransi kesehatan.

Jakarta - PT Askes dan PT Jamsostek melakukan konsolidasi proses transformasi menjelang dilaksanakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014 mendatang. Konsolidasi yang digelar di Jakarta, Kamis (7/3) kemarin itu, bertujuan untuk memastikan persiapan kedua instansi tersebut berjalan efektif sesuai yang diamanatkan UU 24/2011 tentang BPJS.

Direktur Umum PT Askes, Fachmi Idris mengatakan, rapat konsolidasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan dari berbagai aspek, untuk dapat disolusikan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini para regulator terkait. Menurutnya, Askes dan Jamsostek harus kompak, karena ke depan kedua perseroan ini akan menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami ingin mempercepat proses peralihan tersebut, sehingga dilakukan pertemuan konsolidasi Askes dan Jamsostek dengan kementerian atau lembaga terkait. Diperlukan komitmen bersama untuk membangun proses yang terintegrasi, agar kedua lembaga ini menjadi lebih efisien. Para pemangku kepentingan terus berkoordinasi, mulai dari perencanaan, transformasi, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015," kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, per 1 Januari 2014, seluruh program, aset, karyawan, kelembagaan serta kepesertaan Askes, bersama program, aset dan liabilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek, otomatis menjadi milik BPJS Kesehatan. Diperkirakan pada awal operasionalnya, BPJS akan meng-cover minimal 121 juta penduduk Indonesia, yang terdiri dari peserta Jamkesmas sebanyak 86,4 juta, Askes 16,4 juta, Jamsostek 8 juta, TNI/Polri aktif 3,3 juta, ditambah dengan Jamkesda yang dikelola Askes saat ini yang mendekati 21,6 juta.

Rapat konsolidasi ini sendiri dihadiri antara lain oleh pejabat Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta jajaran komisaris Askes dan Jamsostek. Dalam kesempatan itu pula dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengalihan program, aset dan liabilitas JPK Jamsostek, kepada Askes.

Kedua badan usaha milik negara ini membuat kesepakatan, bahwa perpindahan data JPK Jamsostek ke masterfile Askes akan dilakukan secara bertahap. Jamsostek juga memberikan rekomendasi untuk melakukan simulasi tentang bisnis proses yang dilakukan Jamsostek, terhadap program JPK, baik dari segi informasi teknologi, maupun data masterfile, termasuk di dalamnya aset dari program tersebut.

Menurut Fachmi, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihaknya, tetapi ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti oleh lembaga yang berkepentingan. Di antaranya berupa dorongan kepada kementerian terkait untuk penyelesaian peraturan perundangan, termasuk pertimbangan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk penetapan iuran PBI yang rasional. Terkait iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni orang miskin dan tidak mampu yang ditanggung negara, kata Fachmi, masih dalam proses perundingan antara Kemkes dan Kemkeu.

Fachmi mengatakan, besaran iuran Rp15.500 per orang per bulan yang diusulkan oleh Kemkeu, bukanlah angka mati. Kemungkinan menurutnya akan dipertimbangkan lagi beberapa formulasi yang sudah pernah diusulkan oleh Tim Pokja Pelaksana BPJS, di antaranya yakni sebesar Rp27.000 atau Rp22.200 per orang per bulan.

Fachmi menambahkan, menjelang operasional BPJS Kesehatan, Askes sendiri terus melakukan persiapan internal maupun eksternal. Persiapan internal dilakukan melalui proses transformasi kultural maupun struktural, yang meliputi berbagai kegiatan untuk mencapai transformasi tuntas 2013, dan cakupan semesta 2019.

Dalam rangka menuntaskan transformasi Askes menjadi BPJS Kesehatan, agenda yang dibidik adalah penuntasan pengalihan operasional dan tuntasnya pengalihan korporasi menjadi badan hukum publik. Askes akan menyelesaikan sistem prosedur BPJS, menyelesaikan pengalihan peserta, mensosialisasikan BPJS secara tepat sasaran, serta menyelesaikan seluruh transformasi.

Askes menurut Fachmi, juga melakukan pemetaan ketersediaan puskesmas dan rumah sakit yang selama ini digunakan oleh Jamsostek, Jamkesmas, Askes, serta TNI/Polri. Diperkirakan, hanya 70% dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada yang digunakan oleh skema jaminan sosial tersebut. Sementara itu, untuk optimalisasi Askes ke BPJS Kesehatan, telah dibentuk suatu unit pelaksanaan transformasi yang dikepalai kepala unit setingkat general manager, untuk memastikan proses transformasi berjalan lancar, cepat dan aman.

"Jadi, kalau ada pihak yang meragukan BPJS ini bisa terlaksana, itu tidak benar. Kalau pun sekarang masih banyak kekurangan dan masalah, mari kita selesaikan bersama," kata Fachmi pula.

Sementara, Direktur PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ruslan Irianto Simbolon, mengatakan akan mengawal agar ketentuan peraturan perundangan yang menjadi hak pekerja Askes dan Jamsostek tidak berkurang sedikit pun akibat transformasi. Ia juga mengharapkan, baik Askes maupun Jamsostek agar tetap kompak dan bergotong-royong menyukseskan proses transformasi.

Ruslan mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendataan peserta BPJS untuk pembuatan kartu identitas tunggal, yang akan dikenal dengan Kartu Jaminan Sosial. Manfaat BPJS sendiri hanya akan bisa diakses oleh mereka yang memiliki kartu tersebut. Diharapkan, akhir tahun ini Kartu Jaminan Sosial tersebut sudah bisa diimplementasikan.

Suara Pembaruan

Penulis: D-13

Sumber:Suara Pembaruan