Bank Indonesia

Jakarta – Setelah terpilih secara aklamasi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo masih dibekali sembilan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.

“Komisi XI DPR meminta kepada Calon Deputi Gubernur BI terpilih untuk memperhatikan dan melakukan beberapa hal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Gubernur BI,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis seusai rapat tertutup di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3).

Harry mengungkapkan, Perry harus memperjuangkan aspirasi Komisi XI yang menjadi bahan evaluasi kinerja selama 5 tahun, yaitu periode 2013-2018. Dia optimistis, Perry bakal menjalankan mandatnya dengan baik.

Sementara itu, ketika dimintai komentar, Perry menegaskan, keenam agenda atau visi-misi yang telah dipaparkannya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) akan dijalankannya dengan baik.

Berikut catatan yang diberikan Komisi XI DPR kepada Perry Warjiyo:

1. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor riil, dan kepentingan ekonomi nasional.

2. Kebijakan makroprudensial yang dijalankan BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro-growth, pro-poor, dan pro-job, serta menciptakan financial inclusion.

3. Kebijakan lalu lintas devisa yang dijalankan BI harus lebih mengumatakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif, dan fluktuatif.

4. Dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan yang mengutamakan kepentingan ekonomi nasional.

5. Meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan dan pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah, dengan membentuk direktorat pengendalian inflasi.

6. Memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar dan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara.

7. Dalam hal menilai kinerja Dewan Gubernur, BI harus memiliki dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing anggota Dewan Gubernur.

8. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI berpihak kepada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

9. Mengoptimalkan upaya menarik devisa hasil ekspor untuk masuk ke perbankan dalam negeri melalui optimalisasi kebijakan DHE maupun instrumen kebijakan lainnya, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Investor Daily

Penulis: GRC/YUD

Sumber:Investor Daily