Ketua Umum Perhimbunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono (kanan) beserta jajaran pengurusnya.

JAKARTA-Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi pembukaan cabang berdasarkan ekuitas dan lokasinya terlalu tergesa-gesa. Pasalnya, pada tahun 2014 mendatang, tampuk pengawasan juga akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebetulnya BI tidak perlu tergesa-gesa, karena sebentar lagi juga akan diserahkan ke OJK,"ungkap Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono di sela-sela acara Indonesian Institute for Corporation Directorsip (IICD) di Hotel Le Meredien, Senin (25/3).

Apalagi, ujar Sigit, kendati bank memasukkan rencana pembukaan cabangnya kepada BI. Toh, keputusan akhir untuk membuka cabang juga berada di tangan BI.

"Tanpa ada PBI tentang pembukaan cabangpun, keputusan akhir tetap di tangan BI. Memang PBI pembukaan cabang itu membuat lebih transparan,"ujar Sigit.

Sekedar informasi, BI memang akan mengatur besaran modal pembukaan kantor cabang perbankan di Indonesia. Aturan ini mengacu pada kebijakan izin berjenjang atau multi license.

Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Irwan Lubis sebelumnya mengatakan, perluasan kantor cabang di masa depan harus mengacu pada tingkat kesehatan bank dan alokasi modal inti yang di dasarkan pada jenis kantor dan zona.

"Perluasan jaringan kantor cabang juga dilakukan melalui pendekatan pengawasan dengan pertimbangan, besaran pangsa kredit atau pembiayaan UMKM terhadap portofolio kredit dan efisiensi pemupukan laba," kata Irwan.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah perluasan dan pemerataan kantor cabang. BI telah membagi wilayah Indonesia menjadi enam zona sesuai dengan kepadatan kantor cabang.

Aturannya, bank boleh mendirikan kantor cabang di zona padat, namun wajib pula mendirikan kantor cabang di zona longgar berdasarkan rasio tertentu.

Ia mengatakan, bank dengan modal Rp 100 miliar hingga Rp 1 triliun yang termasuk kategori bank umum kelompok usaha (BUKU) satu, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang. Sedangkan bank yang termasuk dalam BUKU 2 boleh membuka kantor cabang dengan dana maksimal 15 persen dari modal bank.

Untuk bank di BUKU 3 diperkenan membuka cabang maksimal 35 persen dari modal bank. Sedangkan bank yang dikelompokkan pada BUKU 4 boleh membuka kantor cabang dengan modal bank maksimal 35 persen dan diizinkan untuk membuka di dalam maupun di luar negeri. Aturan ini juga berlaku bagi perbankan syariah.

Investor Daily

Penulis: GTR/FMB

Sumber:Investor Daily