Buruh mengupas bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (13/3). Harga bawang merah dan putih terus melambung mencapai Rp 60.000 per kilogram akibat kurangnya pasokan dan ketidakberesan kebijakan impor sektor pangan. Foto: Joanito De Saojoao - Suara Pembaruan

Jakarta - Tingginya harga, khususnya di sektor pangan, menunjukan pemerintah kurang berhasil memberikan perlindungan kepada para petani. Sebagai negara agraris terbesar , seharusnya Indonesia mampu menciptakan swasembada sektor pangan.

"Kita punya posisi strategis dari segi geografis. Kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat hebat. Tidak semua negeri memiliki national resource seperti Indonesia. Seharusnya petani dapat dilindungi, jangan sebaliknya," kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh,saat membuka diskusi publik “Negara dan Perlindungan Petani”, Senin (25/3) di Jakarta.

Surya menjelaskan, sejak lama bangsa Indonesia telah diakui oleh PBB sebagai negara maritim dan agraria yang besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan bermandiri, khususnya dalam pertahanan pangan.

"Kalau bicara beras, kita bisa mandiri. Jadi, kalau masalah beras masih tergantung kepada luar negeri, padahal kita pernah berdikari dalam swasembada beras, berarti ada yang salah dalam pengelolaan," ucap Surya.

Oleh sebab itu, kini banyak yang menilai bahwa bangsa Indonesia merupakan negara agraris yang tidak agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia masih menerima impor pangan dari negara lain dan tidak memanfaatkan sumber yang ada di negaranya sendiri.

Seharusnya, pemerintah bisa mengatasi persoalan pangan yang dapat merugikan petani karena pemerintah memiliki APBN untuk mengendalikan harga bawang, cabai, dan lain sebagainya.

"Seharusnya bisa dilakukan subsidi untuk menekan harga. Kalau harga lagi tinggi dicegah dan kalau harga rendah distabilkan lagi. Pemerintah harus memperbaiki kinerja," ujar Surya.

Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, yaitu subsidi kepada para petani, seperti pupuk bersubsidi dan menjamin market produknya.

Ketua Umum DPP Petani NasDem, Muspani, menuturkan, saat ini negara terkesan setengah hati dalam memberikan perlindungan terhadap petani. Peran negara dirasa sangat kurang di saat petani membutuhkan. Semua terbukti dari ketidakmampuan negara untuk mengendalikan harga komoditas pertanian.

"Hampir setiap tahun rakyat menjadi korban kenaikan harga komoditas pangan, seperti melonjaknya harga kedelai, bawang dan lain-lain. Pemerintah juga tak berdaya di hadapan para kartel importir pangan," kata Muspani.

Disebutkan, kebijakan yang mengatur soal pertanian pangan hampir tidak pernah pro kepada petani. Hal ini terlihat tidak adanya insentif harga ketika terjadi panen raya, namun justru pemerintah melakukan impor besar-besaran dengan alasan menstabilkan harga.

Investor Daily

Penulis: Y-7/FMB

Sumber:Investor Daily