Ketua BPK Hadi Poernomo (kanan)

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 13 pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan 10 pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah provinsi Maluku Utara.

Kerjasama terkait pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi Teknologi (IT) untuk mengakses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sinergi antara BPK dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan pemerintah daerah secara elektronik dengan sistem auditee (E-Audit).

Menurut dia melalui pusat data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak.

“Monitoring secara elektronik ini merupakan langkah yang tepat untuk mendeteksi terjadinya korupsi, semua provinsi sudah menandatangani nota kesepahaman dengan BPK, hari ini ada dua provinsi yang sudah tanda tangan, kesimpulannya 33 provinsi di Indonesia sudah kerjasama dengan BPK,” ujar dia dalam acara “ Penandatanganan Nota Kesepahaman Sistem IT dengan Pemerintah Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara” di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta, Kamis (28/3)

Dia menilai, dengan sistem IT yang sudah direalisasikan di 33 provinsi, maka korupsi dapat dicegah sejak awal. Selain itu,pengembangan sistem IT juga mengoptimalkan penerimaan negara, serta mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara.

Hadi mengatakan, BPK juga telah menandatangani nota kesepahaman pada 753 entitas yang berasal dari Kementerian maupun Lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Miliik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPR Provinsi Sulawesi Tenggara Didi Budi Satrio mengatakan, dengan kerjasama pengembangan sistem IT, maka keuangan daerah akan lebih terkendali dan kondusif.

Dia menilai, tindak korupsi pejabat daerah akan bisa dicegah dari awal sehingga keuangan daerah akan lebih stabil. “Kami mendukung 100 persen upaya BPK, dalam mengelola keuangan negara dengan sebaik baiknya, sebagai bagian dari negara tercinta Indonesia maka kami BPK provinsi Sulteng siap membantu BPK pusat,” ujar dia

Investor Daily

Penulis: C-05/WBP

Sumber:Investor Daily