Ilustrasi produk UKM

Jakarta – Menjelang ASEAN FTA (Association of South East Asian Nations Free Trade Agreement) 2015, pendiri dan pembina Usaha Kecil Menengah (UKM) Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) Nining I. Soesilo mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak bagus terhadap UKM apabila ada keseriusan dari pemerintah.

“Salah satu caranya adalah dengan memberi kesempatan kepada pelaku UKM agar dapat menjual produknya di mall dan hotel,” katanya. “Sebaiknya setiap hotel wajib menerima produk UKM. Bukan lagi himbauan. Hanya pemerintah yang bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Nining menjabarkan beberapa kesulitan lain yang dialami oleh pelaku UKM, yaitu: produk UKM tidak menarik bagi kalangan menengah ke atas, kurangnya niat pelaku UKM karena ketakutan membesarkan usahanya, kesulitan akses finansial, serta beban pajak yang dinilai terlalu berat. Padahal, sumbangan UKM terhadap PDB diperkirakan mencapai 61,9%.

Di Indonesia, 96% pengertian pelaku UKM adalah orang yang berjualan, termasuk pedagang kaki lima. “Angka itu berasal dari tukang gorengan, asongan, penjual minuman ringan, serta penjual dengan sepeda,” jelasnya.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, Nining menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan finansial, termasuk mengurangi beban pajak. “Pemerintah sebaiknya memberikan tawaran kerja sama kepada pelaku UKM serta turut mempromosikan mereka agar masyarakat mau membeli produk buatan sendiri,” tuturnya.

Nining juga mengatakan bahwa wirausaha sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran. “Banyak pengangguran yang justru berasal dari kaum muda dan tepelajar,” ujarnya. Berdasarkan data per Februari 2011, jumlah pengangguran lulusan diploma sebanyak 434.457, sementara lulusan universitas sebanyak 612.717. “Perlu pendidikan wirausaha semenjak dini,” imbuhnya.

Penulis: Yosie Sesbania Gewap / Yohannie Linggasari