Presiden RI, SBY (tengah)

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempersilakan dunia usaha memberi masukan soal perlu tidaknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan namun pemerintah kata dia akan memastikan bahwa masyarakat tidak terpukul akibat kebijakan pengendalian BBM.

Pengalaman selama tiga tahun menaikkan BBM kata presiden menyebabkan harga-harga langsung melambung tinggi dan inflasi menaik menyebabkan angka kemiskinan naik pula.

"Saya punya pengalaman tiga kali naikan BBM, tahun 2005 dua kali, tahun 2008 sekali. Harga-harga melambung dan cukup tinggi," kata Presiden dalam sambutannya di acara pembukaan musyawarah nasional IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)di Luwansa Hotel dan Convention Center, Senin (8/4).

Saat harga BBM diturunkan kembali ternyata harga-harga tidak kembali turun.

"Poin saya orang miskin hrs dilindungi, tapi makro ekonomi dan fiskal kita shat. Subsidi jadi adil dan tetap sasaran, dunia usaha silakan memberikan pandangan," lanjut presiden.

Saat ini, tambah presiden, pengendalian BBM sedang dibahas pemerintah dan kalaupun mempertimbangkan kenaikan BBM maka harus diatur jika dilakukan kenaikan merata atau hanya sebagian dengan memberi kompensasi bagi masyarakat yang layak mendapat subsidi.

"Bagi saya memberi kompensasi kepada rakyat miskin manakala BBM naik itu harga mati," lanjutnya.

Presiden juga meminta agar masalah BBM ini tidak dikait-kaitkan dengan politik, dengan partai politik tertentu atau kepentingan Pemilu tahun 2014.

Kebijakan BBM pemerintah menurutnya berpotensi ditolak oleh Parlemen untuk dijadikan isu terkait Pemilu. Oleh karena itu, presiden menegaskan agar kemiskinan menjadi perhatian setiap kepentingan politik di negeri ini.

"Begini saja, ketika kita memberikan kompensasi kepada orang miskin, semua bendera parpol tolong dikibarkan disitu," kata presiden yang disambut tawa oleh para peserta musyawarah.

Penulis: Ezra Sihite/FER