Nasabah melakukan transaksi perbankan di Bank Mandiri.

Jakarta - Pemerintah menyatakan akan mendukung penurunan suku bunga perbankan. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengendalian inflasi, efisiensi pada Bank BUMN, penentuan margin perbankan BUMN, dan memperdalam pasar keuangan.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brojonegoro menuturkan, masih tingginya suku bunga perbankan pada intinya didorong oleh masih tingginya biaya pendanaan perbankan (cost of fund) yang terbagi ke dalam dua komponen, yakni suku bunga dasar kredit dan efisiensi perbankan.

Kendati hal tersebut merupakan areal bank Indonesia, menurut dia, pemerintah dimungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap penurunan suku bunga melalui empat dukungan, yakni pengendalian inflasi, efisiensi pada Bank BUMN, penentuan margin perbankan BUMN, dan memperdalam pasar keuangan.

"Pemerintah dimungkinkan melakukan dukungan untuk ikut membantu penurunan suku bunga perbankan, yakni melalui pengendalian inflasi, efisiensi bank BUMN, penentuan margin perbankan BUMN, dan memperdalam pasar keuangan," ujar Bambang dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI dan Bank Indonesia terkait suku bunga perbankan di Jakarta, Senin (8/4).

Bambang menuturkan, dalam pengendalian inflasi, pemerintah ikut bertanggung jawab dimana Bank Indonesia memiliki fokus pada pengendalian inflasi inti, sedangkan pemerintah memiliki fokus dalam mengendalikan komponen harga yang bergejolak yang didominasi oleh pangan dan komponen harga yang diatur oleh pemerintah.

"Karena tinggi Januari-Maret karena pangan, maka tingkat suku bunga rill kita negatif, yakni perbandingan antara nominal interest rate dibandingkan inflasi. Tapi suku bunga rill yang negatif juga terjadi di negara-negara lain yang juga sedang mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan inflasi rata-rata. Untuk itu, pentingnya untuk menekan inflasi," jelas dia.

Pemerintah pun menurut Bambang tengah mengkaji upaya untuk menekan suku bunga pada perbankan BUMN guna mendorong penurunan suku bunga perbankan pada umumnya. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai pemegang saham dan Menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham bank-bank BUMN akan mendorong perbaikan efisiensi pada bank-bank BUMN. Pasalnya, kendati efisiensi perbankan BUMN sudah lebih membaik, tetapi masih terdapat banyak ruang untuk mengoptimalkannya.

"Kemudian margin keuntungan. Bank BUMN selain berikan dividen ke mayoritas juga ke negara. Kalau lihat dari struktur dividen BUMN, peran bank cukup besar dalam pemberian dividen dan terus meningkat. Tentu nanti kita akan mencoba untuk menciptakan keseimbangan margin dan dividen pada perbankan BUMN," terang dia.

Kemudian, yang terakhir, menurut dia, pemerintah akan berusaha memperdalam pasar keuangan, yakni dengan memeprdalam pasar saham dan obligas atau investasi diluar tabungan dan deposito. Pasalnya, jika pasar keuangan di Indonesia dapat diperdalam, maka hal tersebut selain akan memperluas dan memperbanyak basis investor dan mengalihkan investor yang biasa berinvestasi di tabungan dan deposito ke instrumen investasi lainnya yang berbasis pada saham dan obligasi.

"Selama ini, sebagian besar masyarakat kita menaruh uangnya pada tabungan dan deposito, mereka minta suku bunga yang besar dan ini menyulitkan. Karena itu kita harus memperdalam pasar keuangan. Kalau pasar bisa diperdalam, maka basis investor dapat diperluas dan diperdalam dan mengalihkan investor yang biasa menaruh uangnya di deposito ke produk saham atau obligasi. Dengan demikian, suku bunga yang besar dari perbankan pun tidak lagi menjadi isu," tambah dia.

Investor Daily

Penulis: NTI/FMB

Sumber:Investor Daily