Menteri BUMN, Dahlan Iskan

Jakarta--Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji pembentukan anak usaha BUMN khusus yang akan mengelola tenaga alih daya (outsourcing). Dengan demikian, diharapkan para tenaga outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN memiliki kepastian kerja, dan dapat meminimalisasi permasalahan outsourcing yang selama ini terjadi di beberapa perusahaan BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menuturkan penggunaan tenaga outsourcing di BUMN kendati dibutuhkan, memang sering kali menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah ketimpangan gaji dan beban kerja antara karyawan tetap dan karyawan outsourcing. Untuk itu, menurut Dahlan, pihaknya pun mengkaji adanya kemungkinan dibentuknya anak usaha BUMN yang khusus mengelola tenaga kerja alih daya (outsourcing).

"Ada pemikiran kami untuk membentuk anak perusahaan BUMN yang dapat mengelola outsourcing," tutur Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (8/4).

Dahlan menjelaskan, anak perusahaan BUMN khusus outsourcing, tersebut nantinya dapat mengelola pegawai outsourcing dengan baik dan sistematis. Para pegawai outsourcing juga berpeluang menjadi pegawai tetap serta memiliki jenjang karier yang jelas di dalam anak perusahaan BUMN tersebut.

Selama ini, menurut Dahlan, ketidakpastian masa kerja, serta ketimpangan beban kerja dan gaji dengan pegawai tetap menjadi pemicu terjadinya permasalahan outsourcing. Untuk itu, menurut Dahlan diharapkan anak perusahaan BUMN tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

"Kalau BUMN bikin anak usaha dibidang ini, jadi mereka jadi karyawan di perusahaan tersebut bisa berkarier, punya kepastian, masa kerja dan jenjang karier. Ini sedang kami diskusikan dan tentunya perlu diskusi yang matang sebelum dilaksanakan," terang Dahlan.

Dahlan pun menambahkan, saat ini, pihaknya dalam hal ini Kementerian BUMN, sudah aktif dalam lakukan diskusi dengan sejumlah perusahaan BUMN. Pasalnya, menurut dia, dalam prakteknya penggunaan tenaga kerja pada perusahaan BUMN memiliki perbedaan.

"Antara satu BUMN dengan BUMN lainnya dalam prakteknya tidak sama. Untuk itu, ini sepenuhnya wewenang BUMN tersebut nantinya," tambah dia.

Investor Daily

Penulis: NTI/FMB

Sumber:Investor Daily