Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong optimalisasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan nasional. Dengan begitu, sektor keuangan nasional bisa berdaya saing di tingkat global.

"Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial, telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompels dan dinamis," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani dalam sambutannya pada Seminar Optimalisasi Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatur dan Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia, di Jakarta, Selasa (9/4).

Hal itu, kata Rosan, membuat lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen merupakan sebuah keharusan. Di negara lain, pada umumnya banyak negara yang menyatukan fungsi pengawasan bank dalam otoritas bank sentral. Namun, terdapat pula sejumlah negara yang memisahkannya, sebagai contoh Singapura, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, dan Korea Selatan.

Singapura mendirikan Monetary Authority of Singapore (MAS), Amerika Serikat dengan The Federal Reserve (The Fed), Australia dengan The Australian Prudential Regulation Authority (APPRA), Inggris dengan Financial Services Authority (FSA), Kanada dengan Office of The Superintendent of Financial Institution (ASFI), dan Korea Selatan dengan Financial Supervisory Commision (FSC).

"Hal berbeda dilakukan di Jepang karena Bank of Japan tidak melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan," papar Rosan.

Investor Daily

Penulis: GRC

Sumber:Investor Daily