Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (mengacungkan dua jari)

Lalu siapa saja pejabat daerah yang berhak menerima insentif pajak di daerah masing-masing?

Pemerintah membantah mendaurulang kebijakan upah pungut yang di persoalkan KPK, karena Peraturan Pemerintah No.69/2010 yang mengatur insentif bagi aparatur daerah jelas peruntukkannya.
 
“Sekarang lebih jelas, karena ada batasannya. Insentif itu bukan upah pungut. Bahkan mendagri saja, tak terima [upah pungut] itu lagi. Pejabat Polri tak ada lagi. Betul-betul untuk aparat daerah,” kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Jakarta.
 
Upah pungut merupakan insentif bagi pelaksana pusat dalam melakukan pungutan pajak daerah dan tercantum dalam Permendagri No. 35/2002. Namun Mardiyanto [mendagri saat itu] kemudian menerbitkan Surat Edaran No. 973/321/SJ, tertanggal 5 Februari 2009 yang meminta pejabat pusat dan daerah tidak lagi menikmati upah pungut pajak.
 
Upah pungut yang dimaksud itu berasal dari dana penunjang pembinaan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Tim Pembina Pusat Depdagri tahun 2001-2008 dan penggunaannya tidak tercantum dalam APBN.
 
Belakangan upah pungut dipersoalkan oleh KPK, karena aturannya dinilai ambigu dan masing-masing daerah mengeluarkan peraturan daerah. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar pernah mengatakan, agar tidak ambigu, KPK akan terus mengawal proses penyusunan peraturan pemerintah. Kalau kepala daerah tidak boleh lagi menerima upah pungut, kata dia, pemerintah harus konsisten menegaskan itu dalam peraturan pemerintah.
 
Oktober lalu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui peraturan No.69/2010 itu, pemerintah meniadakan upah pungut bagi kepala daerah. Namun demikian kepala daerah dan wakil kepala daerah masih dimungkinkan menerima insentif dari hasil pajak daerah.

Peraturan yang mulai berlaku sejak 18 Oktober 2010 itu, mengatur juga tentang pihak-pihak di daerah termasuk kepala dan wakil kepala daerah yang dapat menerima insentif tersebut.
 
Gamawan tidak memerinci siapa saja, aparat daerah yang berhak mendapat insentif tersebut. Dia hanya mengatakan, insentif diberikan jika aparat daerah berkinerja baik.

Penulis:

Sumber:-