(kir-kan)Gub. Riau Rusli Zainal,Menteri Perindustrian MS Hidayat,Sukanto Tanoto,Dirut PT Riau Andalan Pulp & Paper Kusnan Rahmin, di acara  peresmian Puslitbang APRIL Technology Center, dikawasan industri RAPP-Pelalwan, Riau 20 Juli 2010
Pengantar:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebut penggelapan pajak sebagai kejahatan yang merugikan negara. Tapi hingga kini, setidaknya masih ada empat kasus dugaan penggelapan pajak yang belum terlalu jelas penyelesaianya, yang melibatkan bos-bos besar yang masing-masing juga punya cantelan politik: Grup Asian Agri, Grup Bakrie,  Makindo dan Grup Ramayana.

Hari ini redaksi beritasatu menurunkan serial tulisan empat kasus pajak besar itu. Beberapa bagian dari tulisan-tulisan ini sudah pernah dimuat di beritasatu.  Inilah bagian pertama dari empat tulisan.
 
Kejaksaan Agung belum akan melimpahkan kasus pajak dugaan penggelapan pajak Asian Agri ke pengadilan.
 
Asian Agri mungkin bisa disebut kasus pajak yang paling menghebohkan, sebelum muncul kasus Gayus Tambunan. Penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh kelompok bisnis ini ditaksir mencapai  Rp 1,3 triliun.
 
Sejak terungkap kali pertama awal 2007, berkas-berkas perkara dugaan penggelapan pajak Asian Agri ini sudah 16 kali hanya bolak-balik antara Kejaksaan Agung-Direktorat Jendela Pajak, karena alasan belum lengkap. 
Soekanto Tanoto, bos Asian Agri itu sudah dua kali dipanggil Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan, tapi yang dipanggil belum memenuhinya. Lalu dari 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung baru menyatakan satu berkas yang lengkap yaitu atas nama Suwir Laut.
 
Kepada wartawan beritasatu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Hamzah Tadja mengatakan, dari 12 tersangka kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri, baru satu berkas tersangka atas nama Suwir Laut yang dinyatakan lengkap. Dia adalah manajer bagian pajak Asian Agri.
 
Hamzah mengatakan, lamanya penyidikan kasus Asian Agri disebabkan oleh penyidikan di Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga diakui oleh Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsyah Kata dia, “Ada masalah prosedural dan teknis yang masih harus dilengkapi."
 
Awal kisah
Ditjen Pajak melakukan penyelidikan setelah bersama KPK melakukan penyelidikan di kantor Asian Agri di Medan dan Jakarta. Ini dilakukan setelah pada Desember 2006 KPK menerima laporan dari Vincentius Amin Sutanto, ketika itu pengawas keuangan Asian Agri. Laporan itu berupa antara lain, dokumen dan surat-surat elektronik internal yang mengindikasikan Asian Agri melakukan penggelapan pajak.
 
Tapi, yang terjadi, sementara Ditjen Pajak masih terus melakukan penyelidikan, Vincent diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas laporan dari Asian Agri. Dia dituduh melakukan pencucian uang US$ 3,1 juta. Uang tersebut hasil ia membobol Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd di Bank Fortis Singapura.
 
Pada 9 Agustus 2007 Vincent dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri, dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Pengajuan banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Vincent, tidak mengurangi vonis tersebut.
 
Ditjen Pajak yang menelusuri laporan Vincent pada Mei 2007 mengumumkan ada dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri. Dari hasil penyidikan terhadap 15 anak perusahaan milik Asian Agri, Ditjen Pajak menemukan bukti kuat bahwa Asian Agri memanipulasi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Terhutang dari 2002 hingga 2005.
 
Menurut Ditjen Pajak, ada tiga modus penggelapan pajak yang diduga dilakukan Grup Asian Agri. Pertama menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Kedua mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. Ketiga mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar.
 
Lewat ketiga modus itu, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,4 triliun.
 
Itu semua terungkapkan dari dokumen-dokumen pajak dalam 1.373 kotak yang disimpan dalam sembilan kontainer. Dari dokumen yang disita itu diketahui adanya sejumlah transaksi dari Indonesia dengan perusahaan-perusahaan afiliasi Asian Agri di Hong Kong, Makao, Mauritius hingga British Virgin Island. Transaski tersebut menggunakan transaksi hedging (lindung nilai), seolah-olah Asian Agri di Indonesia selalu merugi dan harus ada pembayaran kepada perusahaan di luar negeri.
 
Skandal keuangan ini sempat menyeret-nyeret sejumlah nama pejabat, termasuk nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun berstatus buronan dan dicekal, Sukanto Tanoto misalnya diberitakan pernah bertemu dengan Presiden SBY, sebelum Lebaran tahun 2007. Sebuah kabar yang niscaya dibantah oleh Istana dan juga oleh pihak Sukanto Tanoto.
 
Sukanto Tanoto adalah bos besar PT Raja Garuda Mas, induk perusahaan yang antara lain menaungi Asian Agri. Tan Kang Hoo nama aslinya. Pada 2006 dia dicatat oleh majalah Forbes sebagai orang paling kaya di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai US$ 2,8 miliar.
 
Namun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI, Funadi Wongso, Kepala Regional Asian Agri di Jakarta mengatakan pihaknya menolak bila laporan Vincent dijadikan pegangan Ditjen Pajak untuk menuntut Asian Agri. Menurut Funadi yang juga direktur PT Inti Indosawit Subur itu, laporan Vincent merupakan rekayasa sebagai alat tawar agar dirinya lepas dari tuduhan penggelapan uang yang dia lakukan.
 
Kepada wartawan beritsatu, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, kasus pajak Asian Agri akan diselesaikan. "Saya yakin aparat hukum atau pengadilan pajak sedang menindaklanjuti itu semua tapi tentu yang detail nati akan kita jelaskan," kata Agus. 
 

Penulis:

Sumber:-