Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengajak pihak swasta untuk turut menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya dengan cara membatasi jumlah utang, terutama utang luar negeri. Saat ini kestabilan ekonomi dinilai merupakan salah satu keunggulan utama RI dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan stabilitas ekonomi nasional perlu dijaga karena dari sisi kompetisi, RI masih sulit untuk bersaing dengan negara lain. Namun untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah dinilai tidak dapat melakukannya sendiri sehingga perlu peran swasta.

“Stabilitas itu jangan dirusaklah, atau jangan coba dirusak, itu aset yang kita pertahankan, kalau enggak ada itu apalagi yang mau kita banggakan? Competitiveness, kita belum punya, jadi stabilitas itulah yang kita jaga sama-sama. Makanya kita mengajak pengusaha swasta jaga deh,” ujar Bambang dikantornya, Jakarta, Jumat lalu.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan stabilitas ekonomi bukan hanya sebatas mengenai terpenuhinya anggaran belanja dari pendapatan pajak, namun juga pada tingkat rasio utang swasta. Hal ini terkait dengan tingginya tingkat utang luar negeri swasta yang dikawatirkan meleset antara nilai tukar dan peruntukannya (majority).

Bambang mengaku khawatir kejadian krisis moneter pada 1998 lalu bisa kembali terulang apabila tren peningkatan utang swasta tidak terkendali. Krisis moneter tersebut, katanya, disebabkan oleh kasus gagal bayar utang luar negeri swasta sehingga dampaknya juga menyebar pada runtuhnya stabilitas ekonomi.

“Kita dapat indikasi utang swasta luar negeri meningkat cukup timggi, kita khawatir ada mismatch di currency dan majority. Kalau ada apa-apa, semisal kolaps, pengusahan juga kena, tahun 1998 kan pengusaha swasta yang pinjam ke luar negeri kolaps semua,” tukas dia.

Menurut Bambang pengusaha swasta tengah terbuai dengan kondisi membanjirnya ekuitas di luar negeri, bunga rendah dan kurs stabil. Kendati demikian, semua pihak diminta tetap harus waspada terhadap kemungkinan terburuk.

Oleh karenanya Kemenkeu dipastikan tidak bisa memberi toleransi terhadap rasio utang (debt equity ratio) yang diangap berbahaya. Namun untuk penerapan aturan pengurangan pajak terhadap rasio utang, dia mengaku pihaknya belum menetapkan besarannya.

“Makanya kita lihat besarnya. Mungkin kita baru kemarin ngomong segi pajaknya. Di negara berkembang lain maju, itu aturan biasa baik dari sektor keuangan dan non keuangan. Jadi saya pikir itu gak ada yang aneh dari usulan itu,” jelas dia.

Bambang meyatakan saat ini memang belum ada aturan disinsentif untuk perusahaan yang berutang terlalu besar. Dengan belum adanya aturan disinsentif, lanjutnya, banyak perusahaan yang catatan keuangannya rugi karena banyak beban utang, namun masih terus beroperasi sehinga menimbulkan kecurigaan

“Kalau saya, karena bukan pengusaha ya, kalau punya warung satu terus sudah menunjukkan bangkrut, saya tutup. Tapi ini kok terus jalan,jadi ada yang enggak beres,” pungkasnya.

Investor Daily

Penulis: WYU/NAD

Sumber:Investor Daily