Tiga mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Melawan menjahit mulut mereka ketika berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di depan kantor LBH Jakarta.

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghimbau agar kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota tidak turut menggerakan unjuk rasa terkait kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pemerintah menurut Presiden justru harus menjadi pihak yang memberi penjelasan dan bukan menjadi pihak yang mengambil posisi kontra.

"Dengan penjelasan ini (presiden soal BBM), gubernur bupati dan walikota bisa menjelaskan dan memahami serta menjelaskan kepada masyarakat. Tidak ikut memimpin dan menggerakkan unjuk rasa," kata Presiden SBY saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) nasional 2013 di hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4).

Presiden bisa memahami bila komponen masyarakat memberikan kritik menolak kenaikan BBM karena merupakan bagian demokrasi.

SBY melanjutkan, pertemuan dengan pihak konfederasi dan federasi buruh di Istana kemarin Senin (29/4) cukuo bagus. Tuntutan mereka dinilai presiden masuk akal. Meski demikian, setiap kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan negara.

Presiden mengingatkan bahwa pikiran berbeda bisa diaspirasikan melalui unjuk rasa namun harus dilakukan dengan tertib. "Kalau unjuk rasa komponen lain, itulah demokrasi" lanjutnya.

Terkait anggapan Presiden dianggap ragu-ragu dan terlambat menaikkan harga BBM, SBY menjelaskan, kenaikan BBM merupakan opsi terakhir pemerintah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan fiskal negara dari defisit yang berpotensi lebih dari 3 persen.

Penulis: Ezra Sihite/WBP