ilustrasi : TKI

Jakarta - Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, melepas sebanyak 176 orang TKI yang hendak bekerja di Korea Selatan. Acara pelepasan dilakukan di Gedung Korea Indonesia Technical and Cultural Coorporation Center (KITCC) Jalan Penganten Ali No 71-A Jakarta Timur, Senin (6/5).

Pelepasan 176 TKI Korea - terdiri dari 126 TKI sektor Manufaktur dan 50 TKI sektor Perikanan - oleh Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro itu disaksikan langsung Director EPS HRD Korea untuk Jakarta, Min Kyung Il.

Kepada 176 TKI itu Agusdin meminta agar kesempatan bekerja di Korsel digunakan dengan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai sekali-kali mencoba-coba untuk bekerja atau menjadi TKI tidak resmi. Kalau bekerja ilegal, maka akan merepotkan TKI itu sendiri. Secara ketenagakerjaan TKI tersebut akan dinyatakan salah secara hukum dan akan dinyatakan kalah bila menemukan permasalahan terkait dengan pekerjaan yang dijalaninya, karena dinilai melanggar hukum,” kata Agusdin.

Agusdin menambahkan, mulai tanggal tanggal 2 Juli 2012 lalu Pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan kebijakan Re-Entry atau Commilet Workers bagi TKI yang bekerja secara resmi di negeri itu.

Kebijakan itu berarti TKI legal yang kontrak kerjanya selesai tetapi jasanya masih dibutuhkan oleh tempatnya bekerja, maka TKI bersangkutan dapat memperpanjang kontrak kerja dan dapat masuk kembali bekerja di Korea secara prosedural. TKI bersangkutan diberikan kesempatan pulang ke Indonesia lebih dahulu untuk mengurus atau memperbarui dokumen ketenagakerjaannya.

Semua pencari kerja (termasuk TKI) yang berminat untuk bekerja di Korsel diatur melalui mekanisme ujian kecakapan Bahasa Korea (Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean/EPS TOPIK) yang dilakukan HRD Korea dengan persetujuan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Korea (The Ministry of Employment and Labor Korea/MOEL). Penempatan TKI ke Korsel dilakukan dengan skema penempatan antarpemerintah.

Agusdin menjelaskan, animo calon TKI untuk bekerja ke Korea dari tahun ke tahun cenderung tinggi. Meskipun beberapa hari lalu sempat dikabarkan situasi politik di Semenanjung Korea memanas, tetapi tidak menyurutkan semangat calon TKI untuk bisa bekerja ke Korea.

Pendaftaran EPS TOPIK PBT Tahun 2013 yang diselenggarakan di lima daerah - Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Medan - pada pertengahan April lalu mencapai jumlah 27.810 pendaftar. Jika dibandingkan dengan pendaftaran ujian EPS TOPIK PBT Tahun 2012 sebanyak 26.859 pendaftar, maka pendaftaran EPS TOPIK PBT Tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 9,6 persen atau 1.552 pendaftar.

Tingginya minat calon TKI bekerja ke Korea ini selain karena adanya jaminan kerja yang jelas, juga karena tergolong tingginya upah jasa kerja di Koreayang mencapai angka minimal sekitar 1.015.000 Won (kurs 1 Won senilai Rp 9,2) atau sekitar Rp 9.000.000. Bahkan untuk sektor perikanan bisa mencapai 1.500.000 Won atau sekitar Rp 14.000.000 juta.

Penempatan TKI ke Korsel dari tahun 2007 sampai dengan 2013 per 6 Mei berjumlah sebanyak 37.776 orang. Jumlah tersebut, kata Agusdin, terhitung sejak BNP2TKI menangani pelayanan penempatan TKI Korea.

Pada 2007 sebanyak 4.303 orang, 2008 sebanyak 11.885 orang, 2009 sebanyak 2.204 orang, 2010 sebanyak 3.968 orang, 2011 sebanyak 6.324 orang, 2012 sebanyak 6.410 orang, dan dari Januari sampai 06 Mei 2013 sebanyak 2.682 orang.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8

Sumber:Suara Pembaruan