Ilustrasi: CPO

Harga mengacu pada rata-rata di Rotterdam, Malaysia, Jakarta.

Pemerintah mengenakan bea keluar [BK] 14 produk turunan minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO] mulai hari ini.

Sebelumnya ke-14 produk ini bebas pajak ekspor.

“Ekspor mulai berlaku 15 September,“ kata Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kelautan Kementerian Perdagangan [Kemendag] Yamanah AC di Jakarta, hari ini, seperti dikutip ANTARA.

Pengenaan BK produk sawit itu bersamaan dengan berlakunya aturan baru tentang penetapan barang ekspor yang dikenai bea keluar dan tarif bea keluar. Dia mengatakan, Kemendag sudah menetapkan harga patokan ekspor atas 14 produk turunan CPO yang menurut Peraturan Menteri Keuangan No.28/2011 mulai dikenai BK pada pertengahan Agustus 2011.
 
Peraturan Menteri Perdagangan [Permendag] No.26/2011 menyebutkan, penetapan harga patokan ekspor ke-14 produk turunan CPO tersebut berpedoman pada harga referensi rata-rata CPO CIF satu bulan sebelumnya di Rotterdam, Malaysia, dan Jakarta.

Ambigu
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia [GAPKI] Joko Supriyono menilai pengenaan pajak ekspor pada 14 produk turunan tersebut menunjukkan ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri hilir.

“Ini ambigu, katanya mau mengembangkan produk hilir tapi kok malah dipajaki. Mestinya pemerintah mendorong keleluasaan ekspor produk hilir dengan membebaskannya pajak,” kata dia.

Pengenaan pajak ekspor terhadap bungkil kelapa sawit, menurut dia, juga agak berlebihan karena selama ini ekspor bungkil kelapa sawit tidak besar.

“Itu kan limbah, kalau tidak ada yang beli biasanya dibuang. Permintaan di dalam negeri tidak banyak karena ongkos logistiknya lebih mahal dari harga barangnya. Harga bungkil paling hanyaRp700 per kilogram,” kata Joko.

Penulis:

Sumber:-