Ilustrasi neraca perdagangan Indonesia.

Jakarta — Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara memperkirakan, neraca perdagangan Indonesia masih akan defisit hingga akhir tahun. Akan tetapi dia menilai kondisi itu wajar karena Indonesia masih banyak mengimpor peralatan dan permesinan yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

“Neraca perdagangan hingga akhir tahun ini masih akan defisit. Bahkan, hingga tahun 2015. Karena, kita masih belum bisa membuat mesin dan peralatan," kata Harry usai menjadi pembicara dalam Pameran Foto dan Talkshow bertema "Membangun Industri Hijau" di Jakarta, Selasa (7/5).

Harry menjabarkan bahwa selama Indonesia belum mampu membangun produksi permesinan dan peralatan produksi, impor masih akan tinggi. Menurut dia, meski berdampak pada tertekannya ekspor, kondisi itu wajar dan tidak akan mengganggu sektor industri. Pasalnya, kata Harry, hasil impor mesin itu akan dinikmati dalam bentuk produksi barang bernilai tambah.

“Karena harga mesin-mesin itu kan memang secara nilai mahal. Misalnya, Lion Air yang kemarin membeli pesawat. Garuda juga katanya akan beli. Tapi, nanti akan ada nilai tambahnya,” jelas dia.

Ia juga mengatakan sudah saatnya Indonesia memberlakukan compulsory surrender, yakni mewajibkan eksportir menyimpan dananya di bank di dalam negeri. Untuk itu, jelas Harry, setiap transaksi ekspor harus diwajibkan menggunakan rupiah.

“Selama ini, memang katanya wajib disimpan di bank di Indonesia. Tapi, karena transaksinya menggunakan dolar, uangnya disimpan di bank di luar. Hanya tercatatnya saja di bank sini. Karena, yang mengatur perputaran dolar itu bukan di bank sini, tapi Federal Reserve," jelas Harry.

Jika transaksi menggunakan rupiah, imbuh Harry, biar pun menggunakan bank asing dananya tetap kembali ke dalam negeri. Karena satu-satunya yang mengatur perputaran rupiah hanya Bank Indonesia.

"Kalau misalnya transaksi ekspor diwajibkan menggunakan rupiah, compulsory surrender bisa diterapkan dan wajib. Devisa hasil ekspor masuk rekening di Indonesia. Tidak berat dan tidak akan mengganggu. Dengan begitu, devisa kita akan kuat,” tegas Harry.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, usulan itu seharusnya mempertimbangkan bank mitra yang digunakan si ekportir.

“Sepanjang pendanannya dibiayai lembaga keuangan atau bank dari dalam negeri, sangat tepat. Tapi, kalau dibiayai lembaga keuangan atau bank luar negeri, sangat tidak beralasan,” kata Benny.

Investor Daily

Penulis: EME

Sumber:Investor Daily