Pekerja pertambangan batu bara.

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) menyesalkan oknum pejabat di birokrasi pemerintahan dan sejumlah pengusaha nakal untuk menganggu jalannya investasi di industri pertambangan dan energi.

Salah satu modus yang dipakai adalah kriminalisasi melalui kasus dugaan pemalsuan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal demikian tampak jelas dalam kasus IUP yang terjadi di Konawe Utara.

"Ini salah satu contoh kecil yang mengganggu iklim investasi di industri tambang dan mineral di negeri ini. Mental-mental birokrat korup dan pengusaha nakal ini banyak muncul dan menjadi benalu bagi pertumbuhan industri," kata Ketua Apemindo, Poltak Sitanggang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (13/5).

Dia menjelaskan, kasus pemalsuan IUP yang diklaim sebagai revisi IUP di Konawe Utara, melibatkan dua perusahaan tambang nikel yaitu PT. Stargate Pasific Resources (SPR) dengan PT. Cipta Djaya Surya (CDS). Terungkap bahwa IUP 191 diragukan keasliannya.

"Bila sampai terbukti bahwa pemalsuan tersebut ternyata melibatkan birokrasi di level manapun, maka sudah selayaknya pemerintah melakukan instropeksi serius sekaligus pengawasan ketat terhadap jajarannya," tegasnya.

Menurut Poltak, Apemindo sebagai tempat berhimpun para pengusaha mineral nasional, tidak akan pernah mundur dalam memberikan kritik membangun dan koreksi mendasar terhadap perilaku yang tidak sehat.

"Jadi tidak hanya pemerintah nantinya, kalau ada pengusaha lokal maupun asing yang nakal dan justru menjalankan praktik-praktik curang dan illegal dalam usahanya, pasti akan berhadapan dengan kami," tandasnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/YUD