Presiden Direktur (Presdir) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Abdul Hamid Batubara

Jakarta - Direktur Utama PT Chevron Pacific Indonesia, Hamid Batubara menyatakan operasional tiga rig dari 11 rig berhenti sejak Jumat (10/5) kemarin. Keputusan ini diambil lantaran para kontraktor meminta kepastian hukum menyusul vonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan dua kontraktor proyek bioremediasi bersalah.

"Tiga rig yang terhenti karena kurang kapasitas pengolahan limbah. Akibat keputusan pengadilan atas dua kontraktor membuat ketidakpastian hukum untuk kontraktor lain," kata Hamid di Jakarta, Rabu (15/05).

Hamid mengatakan pihaknya sudah berusaha menyakinkan para kontraktor pengolah limbah untuk tetap bekerja. Dia menyatakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Kementerian lingkungan Hidup sudah menegaskan tidak ada permasalahan dalam pengolahan limbah. Namun para kontraktor memiliki penilaian berbeda.

"Kami usahakan seminimal mungkin tidak berdampak ke produksi. Kami bersama dengan SKK Migas dan KLH tetap memantau dan mencari opsi apa saja yang bisa diambil mengenai fasilitas pengolahan limbah," jelasnya

Sementara itu Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan menjelaskan langkah menghentikan operasional tig rig itu bukan wujud protes dari CPI atas vonis hakim. Dia menyatakan keputusan ini diambil murni berdasarkan pertimbangan terbatasnya kapasitas pengolahan limbah.

"Kalau ngebor terus tapi tidak ada yang mengolah limbah maka kami melanggar undang-undang lingkungan hidup," jelasnya.

Doni mengaku belum tahu lokasi mana saja rig itu berhenti serta potensi kerugian yang ditimbulkan. Namun dia menjelaskan 11 rig yang dimiliki itu untuk melakukan pengeboran 600 sumur yang ditargetkan pada tahun ini.

Dikatakannya akibat dari vonis hakim, membuat tender proyek bioremediasi sepi peminat. Bahkan kontraktor pengolah limbah barang beracun dan berbahaya (B3) pun terkena dampaknya. Mereka kuatir akan terjerat perkara yang sama dengan proyek bioremediasi.

"Kami sedang mencari kepastian bahwa semuanya oke. Paling tidak proteksi terhadap karyawan dan kontraktor. Kami sudah kirim surat ke SKK Migas dan KLH," jelasnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri, dan hukuman penjara selama 6 tahun kepada Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo. Hakim Tipikor menyatakan kedua kontraktor proyek bioremediasi itu terbukti bersalah.

Penulis: Rangga Prakoso/FMB