Uang rupiah

Jakarta - Pemerintah berencana meningkatkan alokasi belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.193,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Anggaran ini naik Rp 38,9 triliun atau 3,4 persen dari pagu dalam APBN 2013 yang sebesar 1.154,4 triliun

Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, ada tiga pos belanja yang mengalami kenaikkan, yakni pos belanja modal naik Rp 2,6 triliun menjadi Rp 187 triliun dari Rp 184,4 triliun, pos belanja subsidi naik Rp 41 triliun menjadi Rp 358,2 triliun dari Rp 317,2 triliun dan pos belanja lain-lain naik Rp 10,7 triliun menjadi Rp 30,7 triliun dari Rp 20 triliun.

“Belanja modal naik antara lain untuk tambahan anggaran infrastruktur dasar. Belanja subsidi karena penyesuaian parameter subsidi energi seperti ICP, volume konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), kurs rupiah, penambahan beras untuk masyarakat miskin (raskin), subsidi pupuk, listrik dan BBM (hasil audit)," kata Chatib dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5).

Sedangkan belanja lain-lain jelas Chatib, diperuntukkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai upaya mitigasi dampak negatif kebijakan pengendalian subsidi BBM.

Lebih lanjut Chatib menjelaskan, untuk pos belanja Pemerintah Pusat lainnya justru mengalami penurunan, antara lain pada pos belanja pegawai turun Rp 1,4 triliun menjadi rp 240,2 triliun dari Rp 241,6 triliun, belanja barang turun Rp 10,1 triliun menjadi Rp 190,6 triliun dari Rp 200,7 triliun, pembayaran bunga utang turun Rp 300 miliar menjadi Rp 112,9 triliun dari Rp 113,2 triliun, belanja hibah turun Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,3 triliun dari Rp 3,6 triliun dan bantuan sosial turun Rp 2,3 triliun menjadi Rp 71,3 triliun dari Rp 73,6 triliun.

Chatib menambahkan, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam RAPBN-P 2013 diturunkan sebesar Rp 7,2 triliun atau 1,2 persen dari pagu sebesar Rp 594,6 triliun menjadi Rp587,4 triliun. Perubahan ini dinilai terkait dengan target pemangkasan belanja K/L hingga akhir tahun ini yang mencapai Rp 24,6 triliun.

Hasil pemangkasan belanja K/L akan dipergunakan untuk meningkatkan pagu pos-pos anggaran lainnya, sehingga penurunan pagu belanja setelah dikurangi pos-pos anggaran itu hanya sebesar Rp 7,2 triliun.

“Perubahan anggaran tersebut berkaitan dengan penambahan program keluarga harapan (PKH) sebagai bagian program percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), penambahan anggaran Bawaslu untuk tahapan Pemilu 2014, Realokasi rupiah murni dari BA BUN ke BA K/L, tambahan anggaran pendidikan dan tambahan pelaksanaan pemberian penghargaan pada K/L terkait penerapan reward and punishment,” kata Chatib.

Data Kemkeu menyatakan, dana untuk penambahan PKH sebesar Rp 728,8 miliar, penambahan anggaran Bawaslu Rp 1 triliun, realokasi rupiah murni dari BA BUN ke BA K/L sebesar Rp 2 triliun, tambahan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 6 triliun, tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 7,5 triliun dan tambahan pelaksanaan penghargaan K/L sebesar Rp 209,9 miliar

Investor Daily

Penulis: WYU/WBP

Sumber:Investor Daily