Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan 12 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), dan harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak aturan ini diundangkan.

Salah satu peraturan yang akan diluncurkan mengenai besaran modal LKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, pemerintah dan OJK belum memiliki data pasti mengenai jumlah LKM yang ada di Indonesia. Diperkiraan, jumlah LKM saat ini sekitar 567-600 ribu lebih.

“Saat ini kami tengah menginventarisasi keberadaan LKM di Indonesia. Data ini kami perlukan agar fungsi pengawasan, pengaturan, dan pembinaan OJK terhadap LKM bisa optimal,” kata dia di sela acara seminar nasional dan sosialisasi UU LKM Revitalisasi LKM: Prospek dan Implikasi Regulasi di Jakarta, Kamis (23/5).

Firdaus menjelaskan, total peraturan pelaksana UU LKM yang disiapkan oleh pemerintah dan OJK ada 19 peraturan. Tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang dirancang terdiri atas PP tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan, luas cakupan wilayah usaha, dan pembentukan lembaga penjamin simpanan.

Sedangkan 12 Peraturan OJK lainnya, adalah tentang besaran modal LKM, permodalan LKM, kepemilikan LKM, tata cara perizinan usaha, kegiatan usaha LKM, dan tata cara untuk memperoleh informasi tentang penyimpanan dan simpanan.

OJK juga akan mengeluarkan peraturan tentang penggabungan dan peleburan LKM, pembubaran LKM, persyaratan transformasi LKM, pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak yang ditujuk.

Kemudian aturan mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM. Selain itu, aturan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif.

“Kami perlu mengetahui jumlah aset setiap LKM. Berhubung LKM ada ratusan ribu, sepertinya OJK hanya akan mengawasi LKM yang memiliki aset cukup besar. Besaran ideal aset LKM tersebut sedang kami kaji. Kalau LKM yang asetnya hanya puluhan juta sampai ratusan juta, mungkin bisa diawasi oleh aparat desa/kelurahan/kecamatan atau kabupaten/kota,” ujar dia.

Investor Daily

Penulis: TEH/WBP

Sumber:Investor Daily