Ilustrasi produk UKM

Jakarta - Pameran Interior dan Craft (ICRA) akan digelar kembali pada 5-9 Juni di JCC, Jakarta. Pameran yang diselenggarakan oleh HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) itu diikuti oleh peserta dari mitra binaan BUMN, anggota-anggota HIPPI dan umum.

HIPPI memiliki komitmen untuk meningkatkan daya saing usaha dan industri dalam negeri, menguatkan produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri, meningkatkan kualitas serta kinerja UKM dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.

"Faktanya para UKM masih memiliki permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Seperti, ketidakmampuan atau tidak ada akses bagi pedagang UKM untuk ke lembaga keuangan dalam mendapatkan informasi mengenai modal. Kemudian minimnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran dan hak intelektual," tandas Suryani Sidik Motik, Ketum DPP HIPPI pada acra jumpa pers di Pacific Place, Jakarta, Kamis (30/5).

Dengan begitu, HIPPI pun bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan untuk membantu mereka melalui training mengenai desain produk dan interior dan juga informasi pentingnya hak paten bagi pengusaha. Dan tentunya memberikan fasilitas atau akses untuk mendapatkan informasi pemodalan ke lembaga keuangan.

"Bayangkan saja tahun lalu sempat ada hotel di Dubai yang seluruh dinding dan seprainya ingin memakai tenun. Proyek itu sangat besar, namun terpaksa ditolak oleh salah satu UKM karena mereka belum sanggup memproduksi massal karena masalah peralatan dan SDM," jelas Herman Heru Suprobo, Sekjen DPP HIPPI.

Selain itu, permasalahan yang saat ini dihadapi HIPPI dan para UKM yang termasuk mitra binaan BUMN adalah dihentikannya aliran dana dari BUMN untuk pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan.

"Banyak sekali teman-teman dari mitra binaan kebingungan karena mereka sudah terlanjur memproduksi barang dengan jumlah banyak untuk persiapan pameran. Namun, hingga hari ini mereka tidak menerima sepeserpun," ujar Suryani.

"Memang situasi ini kemungkinan bersifat sementara karena sedang dirancang kebijakan baru. Namun, selama kebijakan baru belum ada bukan berarti dihentikan kan? Akhirnya UKM yang merupakan pilar utama ekonomi kita malah menjadi korban," tandasnya.

Penulis: Kharina Triananda