Ilustrasi pabrik industri baja

Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemperin) memastikan, kenaikan harga BBM tidak akan menekan industri manufaktur di dalam negeri. Bahkan, diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap struktur biaya produksi.

Seperti diketahui, kenaikan harga BBM menyusul kebijakan pemerintah mengurangi subsidi. Selama ini, industri nasional telah menggunakan BBM non subsidi.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi akan sedikit berpengaruh pada kenaikan biaya transportasi hingga berdampak pada sektor-sektor yang menggunakan jasa-jasa transportasi. Termasuk, oleh sektor industri. Namun, tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan biaya produksi,” kata Sekjen Kemperin, Anshari Bukhari, saat jumpa pers Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM bersama jajaran pejabat Kemenperin di Jakarta, Rabu (4/6).

Dia menuturkan, kenaikan harga BBM untuk jenis premium sebesar 44 persen dan solar 22 persen, akan berakibat langsung pada peningkatan biaya transportasi masing-masing 23,8 persen dan 11,9 persen.

Namun, lanjut dia, kenaikan harga BBM premium sebesar 44 persen hanya akan menaikkan biaya produksi rata-rata sekitar 1,2 persen. Sedangkan, untuk beberapa komoditas strategis seperti makanan dan minuman naik 0,63 persen, semen sekitar 0,66 persen, serta tekstil dan alas kaki masing-masing sebesar 1,54 persen.

Untuk kenaikan harga solar 22 persen, jelas Anshari, akan memicu kenaikan biaya produksi rata-rata 0,6 persen. Untuk beberapa komoditas, kenaikan sekitar 0,31 persen untuk makanan dan minuman, semen sebesar 0,33 persen, serta tekstil dan alas kaki masing-masing sebesar 0,77 persen.

“Dengan demikian, kenaikan harga BBM baik premium maupun solar tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kenaikan biaya produksi sektor industri. Di sisi lain, kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam jangka pendek akan diikuti dengan peningkatan harga yang akan menekan daya beli masyarakat. Terutama rumah tangga miskin dan rentan. Karena itu, diperlukan inisiatif kebijakan jangka pendek yang dapat mempertahankan daya beli masyarakat kelompok rumah tangga miskin dan rentan tersebut,” kata Anshari.

Saat ini, papar dia, dana sebesar Rp 193,8 triliun atau 11,5 persen dari APBN 2013 dialokasikan untuk subsidi BBM. Sekitar 50 persen dari subsidi BBM tersebut dinikmati oleh 20 persen orang terkaya di Indonesia.

Dan, hanya sekitar 2 persen dari APBN yang dianggarkan untuk Program Batuan Sosial berbasis Rumah Tangga, seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Oleh karena itu, kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi program yang tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Yakni, program jangka pendek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, disebut sebagai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Pemberian dana tunai secara langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan. BLSM akan diberikan selama lima bulan dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan. Program ini diharapkan mampu meminimalisir dampak psikologis yang dirasakan masyarakat atas pengurangan subsidi BBM tersebut,” kata Anshari.

Investor Daily

Penulis: EME

Sumber:Investor Daily