Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan (kanan) dan Koordinator Advokasi & Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi.

Jakarta  - DPR didesak untuk menggugat rencana Pemerintah membayar Rp 38 triliun sebagai setoran ke International Monetary Fund (IMF), sementara rakyat dipersulit dengan rencana kenaikan harga BBM.

Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menjelaskan, pada APBN tahun 2012 dan 2013 memang belum ada anggaran Pembiayaan Kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan pada IMF sebesar Rp38.182.006.333.240. Tapi walaupun belum ada pembayaran melalui APBN, Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan kepada Gubernur BI Nomor S-303/MK.01/2012 tertanggal 12 April 2013, akan tetap membayar kenaikan kuota ke-14 ini.

Pmbayaran kuota ke-14 sebesar Rp 38,1 triliun itu akan dilakukan oleh BI dengan menggunakan cadangan devisa.

"Pemerintah telah membajak cadangan devisa negara untuk kepentingan IMF, dan demi gaya gengsi-gengsian dalam pergaulan internasional hanya untuk mendapatkan kuota ke-14 saja," jelas Uchok di Jakarta, Minggu (16/6).

Rencana itu, menurutnya, juga membuktikan Pemerintah lebih murah hati kepada IMF daripada kepada rakyat sendiri. IMF mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 38.1 triliun, dan rakyat sendiri melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hanya mendapat Rp 9,3 Triliun.

Untuk satu rumah tangga miskin menerima Rp 150 ribu per bulan.

"Ini betul-betul penghinaan untuk orang-orang miskin. Padahal, pemilik negara ini adalah orang-orang miskin yang harus diangkat derajat ekonominya. Tetapi, pemerintah lebih peduli dan memberikan karpet merah kepada IMF daripada orang-orang miskin," kata Uchok.

Karena itulah pihaknya mendesak DPR untuk segera menggugat secara hukum dan politik kepada Pemerintah atas hal itu.

"Kalau Pemerintah tidak melakukan pembayaran sebesar Rp 38,1 Triliun, berarti harga BBM tidak jadi naik. Gara-gara pembayaran sebesar Rp 38,1 triliun kelihatannya salah satu indikasi kenaikan BBM," tegas Uchok.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD