Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai tanda penerima program kompensasi warga miskin menyusul kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sengaja ditandatangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Langlah ini dilakukan untuk menghilangkan kesan politis mengingat Armida bukan menteri yang berasal dari partai.

"Nah kartunya sudah mengalir, melalui (kantor) pos. Kemarin saya dengar ada yang ngantri di kantor Bappenas, kantor bu Armida. Memang bu Armida yang tandatangan kartu itu, sengaja dipilih bu Armida biar jangan dibilang ini parpol," kata Jero Wacik di kawasan Istana Negara, Jakarta, Jumat siang (21/3).

Jero menambahkan, guna meredam dampak kenaikan harga BBM, pemerintah berusaha agar kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi terlindungi.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan diberikan selama empat bulan dalam dua tahap. Satu bulan Rp 150.000 untuk empat bulan dan akan diberikan dua kali.

Jero mengakui, program kompensasi ini rentan dikritik sebagai alat politik oleh karena itulah KPS ditandatangani orang yang dianggap dari kalangan profesional. "Orang profesional jadi Beliau (Armida) yang tandatangan," kata dia lagi.

Jero juga mengungkapkan, kompensasi bagi warga miskin akan langsung diberlakukan, begitu harga BBM diumumkan.

Penulis: Ezra Sihite/WBP